Anggaran Bansos Dampak BBM untuk Nelayan-Ojol Surabaya Capai Rp 9,2 M

Anggaran Bansos Dampak BBM untuk Nelayan-Ojol Surabaya Capai Rp 9,2 M

Erika Dyah - detikJatim
Rabu, 28 Sep 2022 16:14 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti
Foto: DPRD Kota Surabaya
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengaku akan mengawal perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk warga terdampak kenaikan harga BBM. Diketahui, DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya menyepakati penambahan APBD mencapai Rp 200 Miliar.

Adapun kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD 2022 ini telah dibahas sebelumnya dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (20/9). Dengan penambahan ini, ada total APBD Rp 10,6 triliun dari sebelumnya APBD yang hanya Rp 10,4 triliun.

Reni mengungkap APBD perubahan ini telah diserahkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk disetujui dan dievaluasi. Harapannya, bulan depan anggaran Rp 200 miliar tersebut bisa segera terealisasi untuk kepentingan warga Surabaya.

Lebih lanjut, Reni mengatakan Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 9,2 miliar untuk membantu nelayan dan ojek online terdampak kenaikan harga BBM. Nantinya, anggaran Rp 300 juta akan diberikan kepada nelayan yang ada di Kota Surabaya. Sedangkan untuk driver ojek online (ojol) telah dianggarkan sebesar Rp 8,9 miliar.

"Mudah-mudahan Oktober sudah bisa diturunkan bantuannya. Sehingga saya akan kawal langsung bantuan agar tepat sasaran untuk driver ojol dan nelayan," kata Reni dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).

Menurutnya, saat ini driver ojol dan nelayan merupakan pihak yang paling merasakan dampak kenaikan BBM. Sebab, keseharian mereka sangat bergantung pada bahan bakar yang harganya kian melambung.

"Kemarin teman-teman Dinas Sosial (Dinsos) sudah membeberkan sejumlah nama-nama yang mendapatkan bantuan," ujar Reni.

Ia berharap bantuan dari Pemkot ini mampu membantu meringankan beban warga Surabaya terhadap kenaikan BBM. Sebab menurutnya bantuan pemerintah pusat melalui BLT belum merata di Surabaya.

Reni mengatakan pada satu RT yang memiliki 49 MBR, hanya 19 yang mendapatkan bantuan Rp 600 ribu dari pemerintah pusat. Untuk itu, dalam perubahan APBD pihaknya juga menyiapkan biaya belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 11 miliar.

Menurutnya, BTT ini merupakan cadangan apabila ada pos anggaran yang membutuhkan anggaran. Misalnya, alokasi anggaran untuk warga yang terdampak kenaikan BBM.

"Ternyata masih ada yang belum tersentuh jadi BTT ini bisa dialokasikan," ungkap Reni.

Reni juga mengimbau pejabat kelurahan untuk tak segan blusukan ke warganya. Sehingga, para pejabat mampu mengenali warganya dan memiliki data akurat mengenai warga yang kurang mampu agar bantuan bisa terjangkau pada yang membutuhkan.

"Saya harap, bagi yang belum ter-cover bantuan dari pusat, bisa segera disentuh oleh Pemkot. Bisa dengan Belanja Tak Terduga (BTT)," harap Reni.

Selain itu, APBD Perubahan tahun 2022 juga menyentuh penyediaan sarana dan prasarana Kader Surabaya Hebat sebesar Rp 13 miliar. Serta dialokasikan untuk Bunda Paud senilai Rp 5,8 miliar.

"Ada program bantuan laptop untuk Bunda Pos Paud Terpadu (PPT). Namun, sampai sekarang belum turun. Ini juga harus jadi perhatian," ujar Reni.

Reni menambahkan pihaknya juga menganggarkan perubahan cukup besar untuk urusan perbaikan jalan, saluran, dan irigasi. Menurutnya, ada kenaikan Rp 28 miliar dalam APBD perubahan dari semula Rp 938 miliar menjadi Rp 966 miliar.

"Kita juga mendorong pengerjaan infrastruktur, karena masih ada sisa waktu 3 bulan. Masyarakat bisa turut mengawasi pengerjaan infrastruktur. Jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, segera laporkan ke kanal-kanal Pemkot," tegas Reni.

Sementara itu di bidang kesehatan, pihaknya menganggarkan dana cukup besar untuk program universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta, yakni Rp 500 miliar. Pemkot memberikan bantuan PBI yang preminya dibayar APBD.

Tak ketinggalan, di bidang UMKM dan koperasi, Pemkot memberikan dukungan Rp 14,8 miliar untuk dana pemberdayaan. Reni mengatakan pihaknya mendorong Pemkot untuk menyerap APBD dengan maksimal di semua bidang. Ia mengungkap serapan APBD tahun lalu mencapai 90% sehingga tahun ini diharapkan mampu melampaui angka tersebut.

"Namun, jangan lupa, pastikan serapannya juga berkualitas," pungkasnya.



Simak Video "Mensos Risma: BLT Diturunkan Saat Kondisi Tak Stabil"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)