Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di Lamongan. Sejumlah elemen mahasiswa di Lamongan turun ke jalan. Kemudian, mereka berkumpul di Tugu Adipura dan Alun-alun kota Lamongan.
Para mahasiswa ini tergabung dari beberapa organisasi, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kelompok mahasiswa ini memulai aksinya dari titik yang berbeda, namun dengan tuntutan yang sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM.
Salah satunya, mahasiswa PMII Lamongan memulai aksinya di Tugu Adipura Lamongan dan menggelar orasi di sana. Dalam orasinya, PMII Lamongan menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mereka juga menuntut pemerintah memberantas mafia BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi dapat tepat sasaran. Kami menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," kata salah satu korlap aksi mahasiswa PMII Lamongan, Ismail dalam orasinya, Rabu (7/9/2022).
Usai menggelar orasi, PMII Lamongan kemudian melanjutkan aksinya dengan long march menuju gedung DPRD Lamongan. Menurut mahasiswa, relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukanlah sebuah solusi yang tepat. Karena, bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir, misalnya terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.
"Bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah sebab sifatnya hanya konsumtif sementara. Menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi," tambahnya.
Lanjut di gedung DPRD Lamongan, mahasiswa PMII Lamongan ini diterima langsung oleh ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur yang juga ikut menandatangani petisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Ghofur juga menyatakan setuju dengan apa yang disuarakan mahasiswa.
"Saya mendukung aksi penolakan harga BBM oleh mahasiswa ini dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat," ungkap Ghofur di hadapan mahasiswa.
Selain PMII yang longmarch ke gedung DPRD Lamongan, puluhan mahasiswa lainnya gabungan dari GMNI dan HMI Lamongan memulai aksinya di seputar alun-alun Lamongan. Puluhan mahasiswa ini kemudian long march menuju kantor Pemkab Lamongan dan menggelar orasi di depan kantor Pemkab Lamongan.
"Kami menolak kenaikan harga BBM di tengah kemiskinan rakyat yang semakin parah, stabilkan harga bahan pokok sesuai daya beli masyarakat," kata salah satu orator, Mahmut.
Tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa, lanjut Mahmut, adalah meminta pemerintah menghentikan segala bentuk monopoli, perampasan dan alih fungsi lahan. Ia ingin pemerintah menjamin sarana prasarana produksi pertanian. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas dan memberantas nafia Migas dan tambang sesuai hukum yang adil serta transparan.
"Wujudkan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunnya industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri untuk kedaulatan rakyat," tegasnya.
Di depan gerbang kantor Pemkab Lamongan, mahasiswa GMNI dan HMI juga menyampaikan orasinya. Mahasiswa menuntut Bupati Lamongan untuk ikut menandatangani pakta integritas yang berisi tuntutan mereka untuk menolak kenaikan harga BBM. Sayangnya, mahasiswa hanya ditemui asisten 1 bidang pemerintahan Pemkab Lamongan, M Fahrudin.
"Hari ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda sedang tidak ada di tempat karena ada acara di luar," kata M Fahrudin di hadapan mahasiswa.
(hil/iwd)