Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan gedung DPRD Jawa Timur. Di tengah demo, mereka juga melakukan aksi teatrikal. Aksi ini diwarnai sebuah insiden mogoknya angkutan kota (angkot).
Angkot berwarna abu-abu tersebut tampak sepi dan tidak mengangkut penumpang. Terlihat sang kernet tengah berusaha mendorong angkot yang diketahui sedang kehabisan bensin ini. Akhirnya, para mahasiswa menghentikan aksi teatrikalnya. Mereka membantu kernet dan sopir mendorong angkot hingga menemukan penjual bensin eceran.
Aksi mendorong angkot yang mogok ini dinilai sebagai gambaran riil bahwa masyarakat kecil sulit membeli BBM pascaharganya didongkrak oleh pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di kesempatan ini, Koordinator Aksi Unjuk Rasa IMM, Ali Mutain mengatakan, keputusan pemerintah dalam menaikkan tarif BBM sangat memberatkan masyarakat. Apalagi pemerintah sempat menyebut jika subsidi yang diberikan membebani APBN.
Ali menuturkan, keputusan itu tidak tepat. Bahkan, dianggap bisa memperparah angka kemiskinan rakyat Indonesia.
"Kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lain, akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, menyebabkan inflasi," kata Ali saat orasi, Selasa (6/9/2022).
Tak hanya itu, Ali menjelaskan, inflasi yang tak stabil bakal berdampak pada kesulitan khalayak. Baik untuk investasi, konsumsi, hingga produksi. Maka dari itu, Ali menilai bullish pertalite dan solar berkaitan satu sama lain dengan permainan politik pasar global. Pun dengan peran Lembaga Keuangan Internasional.
Ali menyatakan, pemerintah terkesan tergesa-gesa dan tak berpihak pada rakyat. Menurutnya, Presiden dan DPR RI belum bisa memberikan kebijaksanaan dalam mewakilkan rakyat Indonesia pada kondisi negara yang bersatu, adil, makmur dan sejahtera.
Hal senada disampaikan Ketua DPD IMM Jatim, M. Firdaus Su'udi. Ia berharap, seluruh Pimpinan Cabang se-Jawa Timur untuk turun ke lapangan menyuarakan isu kenaikan BBM itu.
"Intinya, dari perwakilan DPRD Jatim membawakan aspirasi yang disuarakan mahasiswa," tuturnya.
Berikut poin tuntutan para mahasiswa:
- melakukan konsolidasi dan kajian mendalam terhadap isu-isu yang berkembang saat ini,
- melakukan komunikasi dan perluasan gerakan dengan elemen manapun tanpa melihat perbedaan ras, suku, dan agama,
- menginstruksikan aksi atau penyampaian aspirasi dengan tuntutan menolak penyesuaian harga BBM bersubsidi di daerah atau cabang masing-masing,
- menuntut pemerintah agar membatalkan penyesuaian harga BBM sena mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.
- mendesak pemerintah, yakni BPH Migas untuk membuat regulasi pengawasan peredaran BBM subsidi di masyarakat supaya tepat sasaran,
- mendesak pemerintah agar memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan agar dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diperuntukkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
(hil/fat)