.webp)
Juga, ekonomi kerakyatan selama ini sudah diperkuat dengan peraturan pemerintah pusat. Di mana 40 persen APBD harus dikerjakan oleh UMKM.
"Jadi, kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu," kata Eri, Kamis (24/3/2022).
Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maka, ia meminta jajarannya itu untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya.
Bahkan, ia juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataannya. Jika data MBR sudah selesai, bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi.
Intervensinya itu bisa bermacam-macam. Bisa diberi pekerjaan membuat paving, memanfaatkan tambak atau aset pemkot lainnya. Bahkan, jika suaminya sudah punya pekerjaan, jangan langsung disuruh keluar, tapi istri atau anaknya yang diberi pekerjaan. Seperti menjadi entrepreneur dan sebagainya.
Selain itu, pada PPKM level 1 ini, ia juga meminta pelayanan publik harus disempurnakan. Sebab, pelayanan publik saat ini masih jauh di bawah yang dia inginkan.
Menurutnya, dalam melakukan pelayanan publik, baik di kelurahan, kecamatan, Puskesmas dan rumah sakit, yang ditugaskan di bagian pelayanan harus orang-orang pilihan dan tidak gonta-ganti. Ketika melayani warga, tidak boleh pegang HP atau pun bergurau, karena tidak menghargai orang lain.
"Jadi, yang ditugaskan di depan, di bagian pelayanan itu harus enak dipandang, harus murah senyum sehingga kalau ada yang marah-marah bisa mendinginkan, dan yang paling penting harus bisa pandai berkomunikasi, sehingga ketika memberikan jawaban bisa tenang," jelasnya.
Eri juga meminta orang-orang yang ditugaskan di bagian pelayanan dibuatkan SK khusus. Ia sendiri akan memantau dan memberikan pelatihan cara berkomunikasi, cara menjawab persoalan warga dan sebagainya. Baginya, cara berkomunikasi itu sangat penting. Contohnya, melalui komunikasi bisa menyelesaikan persoalan Pasar Turi dan persoalan lainnya.
"Artinya apa? Ini sebenarnya soal komunikasi. Makanya, saya minta tolong ke depannya dalam melakukan pelayanan publik, apapun itu harus gunakan hati nurani dan lakukan dengan cara santun, insyallah akan lebih baik, sehingga pelayanan publik kita bisa lebih cepat dan nyaman," jelasnya.
Selain itu, Eri meminta jajarannya untuk menjawab dan memberikan solusi yang pasti ketika ada keluhan warga di aplikasi WargaKu. Ia meminta tidak hanya sekadar menjawab, tetapi memberikan solusi.
"Jadi, ketika menjawab itu harus diberi solusi yang pasti, misalnya akan kita koordinasikan di tanggal ini dan akan dijawab tanggal ini," ujarnya.
Wali Kota Eri menegaskan, semua pengarahan yang disampaikan ini berdasarkan pengalamannya ketika keliling ke kelurahan dan Puskesmas, tepat sebelum ayah mertuanya meninggal dunia. Kala itu, ia sempat dimarahi oleh staf kelurahan dan staf Puskesmas. Bahkan, ia juga menemui ada staf yang bertugas di pelayanan bermain HP dan guyonan dengan temannya.
"Silahkan cek di CCTV Puskesmas atau kelurahan, saya pakai kaus dan pakai topi, saya keliling. Jadi, tolong ke depannya jangan ada lagi yang seperti ini," pungkasnya.
(sun/sun)
