.webp)
Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan menggelar demo. Ada 6 tuntutan yang mereka sampaikan terutama dalam penanganan banjir.
Menurut menilai penanganan banjir khususnya di kawasan Bengawan Njero tidak pernah serius. Itu terbukti selama ini banjir terus melanda di 6 kecamatan dalam 2 bulan terakhir.
"Aksi ini berangkat dari keresahan masyarakat Lamongan yang terdampak banjir karena banjir telah menggenangi 6 kecamatan di Lamongan selama 2 bulan," kata koordinator aksi Ismail, Rabu (23/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ismail menuding banjir yang terjadi karena buruknya tata kelola air dan mitigasi bencana. Selama banjir berlangsung, masyarakat juga dinilai telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah setempat harus bertanggungjawab dengan memberi ganti rugi kepada warga terdampak.
"Penyelesaian master plan tata kelola air dan mitigasi bencana banjir, perbaikan tata kelola air, pelibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan master plan, penghambat daerah aliran sungai (DAS) ditindak tegas, serta usut tuntas alih fungsi waduk dan rawa. Kami juga menuntut kepada pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak banjir, baik materiil maupun formil sebagaimana Pasal 75 UU RI No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana," tegas Ismail.
Amalan, salah satu warga Desa Kepudibener, Turi yang terdampak banjir menyebut banjir yang terjadi tak hanya telah merugikan masyarakat. Tapi juga menyebabkan sejumlah akses jalan rusak sehingga berimbas ke aktivitas masyarakat.
"Banjir telah merendam lahan pertanian dan permukiman warga. Banjir juga membuat akses jalan rusak, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian. Masyarakat yang terimbas banyak yang merugi," ujar Amalan.
Demo yang dimulai dari titik aksi GOR Lamongan ini kemudian bergerak bergerak ke kantor DPRD dan kantor Pemkab. Di kantor DPRD, massa sempat ditemui oleh anggota Ketua Komisi C M Burhanudin.
Dalam penjelasannya, Burhanudin mengaku telah memasukan kawasan Bengawan Njero dalam percepatan pembangunan. Hal ini bertujuan agar kawasan tersebut bisa terbebas banjir ke depannya.
"Kita dari Legislatif dan Eksekutif juga ke BBWS, kita bareng-bareng ke sana. Ada beberapa program yang jelas. Bengawan Njero juga telah masuk Perpres 80 tentang Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lamongan," ungkap Gus Burhan.
Meski demikian, percepatan pembangunan itu masih terkendala persoalan biaya. Menurutnya, kendala itu saat ini tengah dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR. "Oleh sebab itu kami akan koordinasi lagi ke Kementerian PUPR untuk mengawalnya," jelas Burhanudin.
Demo sempat memanas saat tiba di kantor bupati. Sebab permintaan mereka untuk bertemu dengan Bupati Yuhronur Efendi tak bisa terlaksana. Ini karena Yuhronur masih berada di luar kota. Tampak massa terus meneriakan nama Yuhronur. Bahkan massa memaksa agar Asisten 1 Pemkab Lamongan menelepon Bupati.
Namun upaya itu tak dilaksanakan dan massa hanya ditemui oleh Asisten 1 Pemkab Lamongan (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Pemkab Lamongan M Fahrudin. Di hadapan massa, Fahrudin mengaku selama ini pihaknya telah maksimal dalam penanganan banjir.
"Upaya sudah kami lakukan, seperti memperlancar arus, dan pembersihan eceng gondok. Tapi semuanya terpengaruh pasang surut air laut, karena kondisi Bengawan Njero berada di bawah muka air laut. Selain itu juga sudah ada bantuan backhoe yang terapung," papar Fahrudin.
Fahrudin juga menyebut Pemkab Lamongan telah melakukan pembersihan sungai. Tak hanya itu, pemkab juga telah mendirikan posko pelayanan kesehatan. Posko itu difungsikan untuk melayani warga yang terimbas penyakit saat banjir melanda.
"Pembersihan di Kali Dinoyo juga sudah dilakukan. Namun intensitas hujan masih sangat tinggi," pungkasnya.
(abq/fat)
