.webp)
Rencana pemerintah memasang tarif naik ke Candi Borobudur Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk turis asing akhirnya dibatalkan.
Wacana yang menjadi polemik selama berhari-hari itu berawal dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram pribadinya, enam hari lalu.
Setelah menuai banyak kritik dari pelaku wisata, akademisi, hingga perwakilan dari umat Buddha, rencana itu akhirnya ditunda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya, Pak Luhut waktu ke rumah menyampaikan ke saya, udahlah Pak Ganjar ini kita postponed dulu, biar dibicarakan oleh TWC sama balai dulu," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).
Penundaan rencana tersebut juga disampaikan Luhut kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. "Jadi soal tiket itu saya kira kita hold aja dulu. Kita lihat lagi nanti gimana baiknya," kata Luhut usai menghadiri rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Kamis (9/6), dikutip dari detiknews.
"Ya kita lihat nanti, kita dengarkan lagi pendapat masyarakat. Tapi itu sudah kita bandingkan dengan seluruh dunia, ya harganya kira-kira segitu," ujar Luhut saat itu.
Luhut menambahkan, dia akan menunggu evaluasi selama setahun ke depan terkait tiket naik ke Candi Borobudur. "Setahun lagi, pokoknya studinya itu pak odo yang paten. Yang tanggungjawab saya yang buat keputusan," ucap Luhut dikutip dari detiknews.
Tiga hari sebelum Luhut menyatakan penundaan tiket naik ke Candi Borobudur, Kepala Sangha Theravada Indonesia, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, memberikan kritik sekaligus usulan.
"Rakyat kecil (umat Buddha pedesaan yang cukup banyak di Jawa Tengah) sampai meninggal dunia pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi untuk melakukan puja atau pradaksina, karena harus membayar biaya yang sangat mahal bagi mereka: Rp 750 ribu per orang," kata Bhikkhu Sri Pannavaro dalam keterangan yang diperoleh detikjateng, Senin (6/6).
Jika rencana pemerintah memasang tarif mahal untuk naik ke Candi Borobudur demi tujuan konservasi, Bhikkhu Sri Pannavaro pun mengusulkan cara lain untuk membatasi pengunjung. Yaitu dengan sistem pendaftaran online.
"Kalau pada hari itu kuota sudah penuh, dimohon saja naik pada hari berikutnya atau hari yang lain. Kalau pengunjung tidak mau atau tidak bisa naik pada hari lain, ya sudah. Apalagi pendaftaran bisa dilakukan melalui online," kata Bhikkhu Sri Pannavaro.
"Tetapi, jangan hanya yang punya uang saja yang boleh naik, atau dengan jalan lain harus menjadi bhiksu dulu, atau kembali menjadi murid sekolah, tentu hal ini sangat tidak mungkin," imbuh dia.
Sementara itu, arkeolog sekaligus Dewan Besar FIB UI, Prof Agus Aris Munandar, mengatakan banyak alternatif untuk berwisata di Candi Borobudur. Dia menekankan soal keberlanjutan eksistensi Candi Borobudur bila wisatawan yang naik ke sana tak dibatasi.
"Semua cagar budaya bersifat unikum, hanya satu dan satu-satunya. Jika rusak, ambruk, runtuh, tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula," kata Agus, dikutip dari detikTravel, Selasa (7/6).
"Saya sebagai arkeolog setuju agar Borobudur tak perlu terbuka didaki lagi. Cukup untuk keperluan terbatas saja," imbuh Agus
(dil/dil)
