.webp)
Polda Jawa Tengah (Jateng) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk menanggulangi potensi konflik sosial. Sinergi tersebut disambut baik oleh TNI hingga BIN.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo itu berlangsung di Gedung Borobudur Mapolda Jateng pada Senin (28/7/2025) pagi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat dan Kabinda Jateng Brigjen Harseno.
Kegiatan itu juga dihadiri oleh pejabat utama (PJU) Polda Jateng, PJU Kodam IV Diponegoro, Plt Kakesbangpol Provinsi Jateng, Kapolres, Danrem, Dandim, dan Kepala Kakesbangpol dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Jateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribut menegaskan sinergi antarinstansi dinilai penting untuk menjaga kedamaian dan ketertiban wilayah. Dia menyebut forum tersebut merupakan bentuk ikhtiar dalam menjaga Jateng tetap kondusif.
"Mari kita jaga wilayah kita, Jawa Tengah, rumah kita bersama, agar senantiasa aman, nyaman, kondusif dan penuh kedamaian," kata Kapolda Jateng dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
Ribut menjelaskan kedamaian terbentuk dari hasil perjuangan dan kerja sama semua pihak. Dia mengungkap potensi konflik harus dimitigasi sejak dini.
"Damai dan rukun itu bukan warisan, tapi upaya yang harus kita wujudkan dan jaga secara kolektif setiap hari," tegasnya.
Lebih lanjut, Ribut memaparkan situasi keamanan, dan ketertiban masyarakat di Jateng berada dalam kondisi aman. Adapun gangguan kamtibmas di Jateng pada 2024 turun sebesar 8,5 persen dibanding 2023.
Sementara pada 2024 terdapat 27 kasus konflik sosial yang cukup menonjol. Pada 2025, situasi serupa terjadi seperti konflik antarormas, perguruan silat hingga konflik antarsuporter sepak bola.
Ribut lalu menyoroti kasus konflik di Pemalang. Dia mengungkapkan sejumlah kasus tersebut perlu dimitigasi bersama sesuai penekanan Presiden Prabowo Subianto soal persatuan dan kesatuan adalah kunci utama dalam memajukan bangsa.
Ribut menyebut menjaga stabilitas keamanan juga menjadi tanggung jawab masyarakat, bukan hanya aparat.
"Setelah ini kita akan mengambil langkah strategis demi menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah. Dengan semangat kebersamaan dan niat baik, insyaallah hasilnya juga akan baik," imbuhnya.
Pangdam IV Diponegoro, Achiruddin Darojat, menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah Polda Jateng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihaknya siap membantu polisi untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga wilayah dari potensi konflik horizontal.
"Kami siap memberikan perbantuan kekuatan untuk mendukung penanggulangan konflik dan mewujudkan stabilitas kamtibmas di Jawa Tengah," tegas Achiruddin.
Meski wilayah Jateng dikenal toleran dan harmonis, dalam kondisi dinamika sosial yang terus berkembang masih ada potensi gesekan. Sebab itu, dia berpendapat, seluruh pihak harus cekatan dalam memantau dan merespons potensi kerawanan.
"Tiga pilar antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam mencegah konflik dan menjaga ketertiban masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kabinda Jateng Harseno menekankan deteksi dini dan kolaborasi antarinstansi begitu penting. Dia menyebut kasatwil dan kepala daerah harus peka terhadap perkembangan situasi di wilayah masing-masing.
"Setiap konflik yang terjadi pasti diawali oleh serangkaian peristiwa dan kondisi yang terjadi sebelumnya. Dengan deteksi dini yang baik terhadap adanya kondisi dan peristiwa tersebut, kita dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi situasi yang berpotensi menjadi permasalahan dan ancaman aktual," ungkap Harseno.
Potensi kerawanan sekecil apapun harus dapat terdeteksi dan diantisipasi sebelum berkembang lebih besar. Potensi konflik juga dapat muncul dari aktivitas di media sosial.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah, agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
(ams/rih)
