Isu Kasus Korupsi Kementan Politis, Pukat UGM Beri Saran Begini ke KPK

Gedung KPK. Foto: Andika Prasetya/detikcom.

Yogyakarta -

KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK menjadwalkan memintai keterangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Jumat (16/6) besok.

Beredar spekulasi ada muatan politik. Apalagi Syahrul Yasin Limpo merupakan kader Partai NasDem yang kini mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman menilai untuk menghapus stigma itu KPK harus membuktikan dengan memiliki alat bukti yang kuat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal risiko disebut sebagai kasus yang bermuatan politik bisa dihindari jika KPK bisa menunjukkan bahwa untuk kasus ini alat buktinya kuat," kata Zaenur saat dihubungi detikJateng," Kamis (15/6/2023).

Dia melanjutkan, untuk menghapus keraguan publik, KPK diminta agar tidak tebang pilih kasus. Artinya, KPK harus menjerat kasus apa pun yang dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang para pelaku.

"KPK tidak tebang pilih pada kasus-kasus lain yang diduga misalnya dilakukan oleh politisi dari partai selain yang sekarang sedang ramai dibicarakan orang-orang karena ada menterinya yang tersangkut kasus korupsi yaitu NasDem," jelasnya.

Di sisi lain, Pukat mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

"Pada prinsipnya kasus korupsi di lembaga mana pun harus diusut, dan tentu kita mendukung upaya KPK untuk mengusut termasuk juga kalau diduga ada kasus korupsi di Kementan. Soal korupsinya apa, siapa pelakunya dan seterusnya, ya kita tunggu dari KPK apakah benar ada kasus yang dinaikkan di tingkat penyidikan itu sampai sekarang belum. Baru di tingkat penyelidikan," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementan. KPK membantah pengusutan kasus tersebut bernuansa politis.

"Penyelidikan di Kementerian Pertanian ini sudah lama kami lakukan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/6) dilansir detikNews.

Ali menyebutkan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dimulai sejak awal tahun ini. Namun Ali belum menjelaskan secara spesifik bentuk korupsi yang diduga terjadi di Kementan. Dia menyampaikan, yang jelas, ada laporan pidana korupsi yang masuk ke KPK.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Ali menjelaskan, selama proses penyelidikan, materi kasus tidak bisa dijelaskan. Namun, ketika memasuki penyidikan, baru bisa disampaikan kepada publik oleh KPK.

Ali juga menegaskan bahwa pengusutan itu tidak terkait dengan politik. "Dari awal kami pun sangat sadar, semua yang dikerjakan KPK saat ini akan selalu dikaitkan dengan politik, tapi kami tak akan terpengaruh," ujar Ali.

Kendati demikian, Ali menyadari apa pun yang dilakukan lembaganya akan selalu dikaitkan dengan politik. Apalagi, lanjutnya, menjelang tahun politik 2024. Namun dia meminta tudingan yang berbasis asumsi tersebut dihentikan.