.webp)
Kasus pejabat memiliki harta tidak wajar yang tengah jadi sorotan mendapat tanggapan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai jabatan seharusnya tidak dijadikan sebagai alat memperkaya diri.
Haedar mengatakan munculnya kabar soal harta tidak wajar para pejabat di berbagai instansi harus menjadi introspeksi. Menurutnya, dari pusat sampai bawah semestinya para pejabat negara itu betul-betul terpercaya dan dapat menjadi teladan.
"Agar jabatan itu tidak jadi alat untuk memperkaya diri yang tidak sesuai dengan prinsip moral good government dan usaha pemberantasan korupsi," katanya saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Selasa (14/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haedar tidak serta merta menghakimi bahwa harta tidak wajar para pejabat merupakan hasil korupsi. Namun, pihaknya menyarankan agar para pejabat hidup sewajarnya saja.
"Boleh jadi tidak korupsi, tetapi kemarin Pak Mahfud menyebut ada money laundry. Tapi lebih dari itu kan para petinggi negara itu abdi rakyat, abdi masyarakat, sehingga harus hidup yang wajar dan menjalani kehidupan dengan normal," ucapnya.
Untuk memastikannya, dia menilai negara dan seluruh perangkatnya memang harus memiliki mekanisme sistem pengawasan sedini mungkin. Semua itu, kata dia, agar para pejabat negara itu tidak hidup di luar kewajaran.
"Karena yang eselon bawah saja bisa praktik seperti itu berarti sistem kita longgar, atau mungkin permisif," ujarnya.
"Kita hargai sekarang kita ada KPK ada usaha penegakan hukum reformasi birokrasi, tetapi harus menjadi satu kesatuan menyeluruh di mana bisa mengontrol para perilaku dan gaya hidup para pejabatnya," lanjut Haedar.
Selain itu, mentalitas pejabat juga perlu mengalami perbaikan. Di samping itu, perlu juga perbaikan sistem agar bisa mengontrol berbagai tindakan yang melewati batas-batas sewajarnya.
Terakhir, Haedar juga meminta agar masyarakat juga harus menjadi kekuatan publik yang bisa mendorong semakin banyak lahirnya para pemimpin dan pejabat negara yang betul-betul mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Artinya masyarakat sendiri jangan permisif. Permisif itu apa, artinya masyarakat membiarkan para pejabat dan elite negeri yang karena ingin terpilih ingin jadi punya posisi lalu mereka juga apa ya terlibat dalam berbagai transaksi politik, politik transaksional misalkan termasuk dalam Pemilu 2024," ucapnya.
"Ini edukasi masyarakat penting, jangan sampai masyarakat kita kan konsumtif katanya. Kalau masyarakat kita konsumtif lalu elitnya pun menjadi konsumtif karena teori itu satu, mengatakan pemimpin itu cermin dari masyarakat," lanjut Haedar.
(aku/ams)
