.webp)
Kios pedagang di depan Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dibongkar. Pembongkaran ini menyusul rencana penataan kawasan stasiun.
Pembongkaran dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulon Progo. Sebanyak enam kios semi permanen yang sudah puluhan tahun mendiami trotoar depan Stasiun Wates itu diratakan. Nantinya trotoar itu harus steril dari segala bentuk bangunan.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo Alif Romdhoni mengatakan penertiban ini dilakukan berdasarkan surat perintah Bupati Kulon Progo dan surat permohonan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sebelumnya pedagang sudah diberi kesempatan untuk membongkar lapaknya sendiri, tapi tidak diindahkan hingga tenggat waktu yang ditentukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang dilakukan oleh kita saat ini tidak keluar dari koridor hukum ketika permintaan sudah dilakukan, sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PT KAI, oleh (Dinas) Perdagangan, terkait upaya agar teman-teman pedagang ini bisa mendapatkan hak-haknya itu sudah dilakukan," ucap Alif saat ditemui di sela-sela pembongkaran, Jumat (12/8/2022).
"Bahkan kemudian dari KAI sudah menawarkan, tetapi pada sisi komunikasi kita tidak tahu kemudian kok masih berproses, di sisi lain proses hukum sejak SP1 sampai SP3 berjalan sehingga mulai hari ini kita melakukan penertiban teman-teman pedagang," imbuhnya.
Alif mengatakan setelah pembongkaran, barang-barang milik pedagang akan diamankan oleh Satpol PP. Barang-barang itu selanjutnya dikembalikan ke para pemilik.
"Apa pun itu nanti untuk barang-barang ini akan kita upayakan diantar sampai tujuan, sampai kediaman masing-masing yang kersa (berkenan). Ewodene (meski) nanti ada yang tidak berkenan akan kita pinggirkan untuk kemudian nanti teman-teman pedagang yang evakuasi," jelasnya.
 Satpol PP membongkar kios pedagang di depan Stasiun Wates, Kulon Progo, Jumat (12/8/2022). Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJateng |
Penjelasan KAI
Ditemui di lokasi yang sama, Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Supriyanto mengatakan pembongkaran kios ini dimaksudkan untuk menata kawasan Stasiun Wates. Selain itu juga sebagai upaya mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki.
"Dari PT KAI secara prinsip karena ini untuk keindahan, penataan area pedestrian di wilayah Kulon Progo, prinsipnya kita mendukung dan untuk pedagang memang dari PT KAI sejak awal sudah kita berikan solusi, tapi sampai akhir tidak ada titik temu sehingga sudah jadi keputusan pemerintah daerah," jelasnya.
Penataan dilakukan untuk mengakomodir potensi membeludaknya penumpang seiring beroperasinya kereta bandara. Selain itu penataan juga dilatarbelakangi oleh makin banyaknya kereta jarak jauh yang berhenti di Stasiun Wates. Sehingga jumlah penumpang yang dilayani stasiun ini kian bertambah, hingga 1.090 orang per harinya. Karena itu penataan dilakukan agar menambah kenyamanan penumpang.
Adapun kegiatan sosialisasi terkait penataan Stasiun Wates terhadap pedagang sudah dilaksanakan sejak Januari 2022. Bersamaan dengan itu KAI Daop 6 Yogyakarta sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk merealisasikan program tersebut.
Halaman selanjutnya, reaksi pedagang...
Reaksi Pedagang
Sementara itu salah satu pedagang, Mujino, merasa keberatan atas pembongkaran ini karena terkesan mendadak. Menurutnya pembongkaran belum bisa dilakukan karena masih dalam proses negosiasi antara pedagang dengan pihak Pakualaman selaku pemilik lahan.
"Masa-masa ini kan istilah Jawanya rembukan (negosiasi). Rembukan belum apa-apa di kantor Daop sudah SP3. Kita ya sangat menyesal sekali karena audiensi dari kemarin Wabup itu sudah hampir semuanya baik, kok sampai saat ini ada penggusuran yang sangat mendadak dan SP3 yang mendadak. Kita tidak diberi kesempatan sama sekali," ujarnya.
Mujino ingin agar pembongkaran bisa ditunda sampai proses negosiasi selesai. Jika sudah ada kejelasan, ia menyatakan pedagang siap angkat kaki dari kawasan tersebut.
"Inginnya ya jangan digusur dulu karena ini baru proses mediasi di Pakualam, kalau baru proses mediasi di Pakualam kan kita paling tidak menunggu dulu, jangan terus mengundang massa, mengadakan pembongkaran kita kan yo kaget. Kok seperti itu era demokrasi yang sangat baik ini kok sampai saat ini kok bisa terjadi," ucapnya.
