Sebut Polemik Hijab Berkepanjangan, Sultan Jogja: Ini Bukan Urusan Swasta

Heri Susanto - detikJateng
Selasa, 09 Agu 2022 15:28 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X diwawancarai wartawan usai Rapat Paripuna Dalam Rangka Penetapan Gubernur dan Wagub DIY periode 2022-2027 di Kantor DPRD DIY, Selasa (9/8/2022).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X diwawancarai wartawan usai Rapat Paripuna Dalam Rangka Penetapan Gubernur dan Wagub DIY periode 2022-2027 di Kantor DPRD DIY, Selasa (9/8/2022). (Foto: Heri Susanto/detikJateng)
Yogyakarta -

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyayangkan polemik pemaksaan hijab di SMAN 1 Banguntapan berkepanjangan. Sultan menegaskan jika kasus itu merupakan urusan pemerintahan bukan swasta.

"Kalau saya baca, di YouTube dan lain-lain, ya berkepanjangan kita tidak pernah bisa fokus. Urusan ini urusan kepemerintahan bukan urusan swasta gitu. Gitu aja," kata Sultan saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRD DIY, Selasa (9/8/2022).

Sultan menjelaskan polemik hijab tersebut menjadi urusan pemerintahan karena SMAN 1 Banguntapan adalah sekolah negeri. Begitu pun dengan pihak-pihak yang terlibat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).


"Karena yang bersangkutan guru-guru itu dan kepala sekolah adalah pegawai negeri. Kan gitu. Yang punya kewajiban membina itu atasannya langsung berarti apa, kepala dinas," jelasnya.

Pembinaan ASN ini, lanjut Sultan, berada di atasan langsung yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY.

"Tapi bagi ASN pegawai negeri perlu dibina oleh kepala dinasnya bukan gubernur. Karena ini masalah etika masalah disiplin kepegawaian aturannya," ungkapnya.

Atas proses yang berlangsung di Disdikpora itu, kata Sultan, ketiga guru dan kepala sekolah saat ini tengah menjalani pemeriksaan.

"(Keputusan hasil pemeriksaan) Itu paling sedikit diperingatkan. Perkara itu tertulis atau tidak, itu urusan pembina (Kepala Disdikpora). Pembina bukan gubernur tapi atasannya kepala dinas. Jadi sepenuhnya wewenang di kepala dinas karena memang seperti itu," katanya.

Sultan mengingatkan, jika dalam proses belajar dan mengajar ada pemaksaan memakai hijab, hal itu berarti melanggar Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah. Apalagi, yang bersangkutan ASN dan sekolah negeri.

"Jadi sebetulnya kalau itu memang unsur pemaksaan itu bertentangan dengan bunyi peraturan menteri kan gitu. Karena yang bersangkutan guru-guru itu dan kepala sekolah adalah pegawai negeri. Kan gitu," ungkapnya.



Simak Video "Akhir Damai Kasus Jilbab di SMAN 1 Banguntapan"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/rih)