Kasus Hijab SMAN 1 Banguntapan, KPAID Minta Cooling Down demi Psikis Anak

Heri Susanto - detikJateng
Kamis, 04 Agu 2022 13:20 WIB
Ilustrasi Sekolah Online
Ilustrasi (Foto: Dok. Shutterstock)
Yogyakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jogja meminta semua pihak untuk cooling down terkait kasus hijab siswi SMAN 1 Banguntapan. KPAID berharap semua pihak agar menahan diri demi menjaga psikologi anak.

"Demi psikologi anak atau korban, kami sangat berharap, semua pihak untuk menahan diri menyampaikan opininya. Karena saat ini kondisinya sudah membaik, jangan sampai karena opini anak tersebut depresi kembali," kata Ketua KPAID Kota Jogja Silvy Dewajani melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/8/2022).

Silvy menyebut KPAID Jogja saat ini mendampingi anak tersebut. Saat ini kondisinya telah berangsur membaik dan dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah yang lebih kondusif untuk kondisi kesehatan mentalnya.


"Karena mau masuk sekolah kembali, kami berharap suasana juga lebih kondusif di luar," jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai komentar dan opini akan berdampak kontra produktif terhadap perkembangan pemulihan psikologi anak.

"Korban akan dapat kembali mengalami depresi saat mendapati berita tentang dirinya. Korban juga justru berpotensi mendapatkan tekanan dari pihak yang kita semua tidak dapat kendalikan dampaknya bagi kondisi psikisnya. Siswa-siswa SMAN 1 Banguntapan, yang juga berpotensi terganggu proses belajar mengajarnya, sehingga hak pendidikannya menjadi tidak optimal," jelasnya.

Oleh karenanya KPAID Jogja mengharapkan kepada semua pihak untuk menjaga diri tidak memberikan berbagai berita dan informasi tentang kejadian ini secara berlebihan.

"Dan selanjutnya mempercayakan semua proses berjalan pada pihak yang menangani, sehingga dapat menghasilkan upaya lebih optimal dan cepat," jelasnya.

Agar kasus seperti ini tak terulang, lanjut Silvy, pihaknya mendorong Pemda DIY melalui Disdikpora untuk benar-benar mengimplementasikan Pergub Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusif.

"Dimana Pasal 1 menyebutkan tentang: Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat," jelasnya.

Silvy meminta DPRD DIY melakukan pengawasan terkait peraturan atau regulasi yang dijalankan pada satuan pendidikan terutama di sekolah-sekolah negeri.

"Yang seharusnya menjadi sekolah terbuka bagi semua anak tanpa diskriminasi dan dilaksanakan dengan menghargai keberagaman. Sehingga dari kasus ini mendorong semua sekolah negeri untuk dapat mematuhi regulasi menjadi Sekolah Ramah Anak yang bukan hanya sekedar pernyataan melalui papan nama," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswi kelas X di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, DIY, mengaku dipaksa berhijab oleh guru BK di sekolah tersebut. Akibatnya siswi itu disebut mengalami depresi.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY dan Disdikpora DIY turun tangan. Pihak sekolah telah dimintai klarifikasi. Kepala SMAN 1 Banguntapan menepis tudingan pemaksaan pemakaian hijab.

Sementara itu ORI DIY melakukan investigasi dengan memeriksa guru BK SMAN 1 Banguntapan, Rabu (3/8).



Simak Video "Akhir Damai Kasus Jilbab di SMAN 1 Banguntapan"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/rih)