Pemilik Skuter Listrik Malioboro Geruduk Kepatihan, Minta Diizinkan Beroperasi

Heri Susanto - detikJateng
Kamis, 28 Jul 2022 18:30 WIB
Pemilik atau pengelola skuter listrik di kawasan Malioboro dan sekitarnya menggeruduk kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (28/7/2022).
Pemilik atau pengelola skuter listrik di kawasan Malioboro dan sekitarnya menggeruduk kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (28/7/2022). Foto: Heri Susanto/detikJateng
Yogyakarta -

Pemilik atau pengelola skuter listrik di kawasan Malioboro dan aliansi skuter listrik menggeruduk kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka beraudiensi dengan Pemda DIY meminta kelonggaran beroperasi.

Ketua Paguyuban Skuter Listrik Mataram Malioboro, Agus Riyanto, mengatakan pihaknya meminta kelonggaran setelah munculnya aturan yang melarang skuter listrik beroperasional di Jogja. Pihaknya meminta kelonggaran bisa beroperasi terbatas di sirip-sirip Malioboro dan Jalan P Mangkubumi.

"Sambil menunggu peraturan, kami mohon untuk diberikan kelonggaran bisa beroperasi di sirip-sirip Malioboro dan Mangkubumi. Dengan terbatas dan kami jaga ketat tidak masuk ke sumbu filosofi," katanya dalam audiensi, Kamis (28/7/2022).


Pemda DIY yang diwakili Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan operasional skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi Jogja dilarang. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY.

"Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY No 551/4671 skutik tetap tidak boleh beroperasi," tegas Noviar saat menanggapi.

Pemilik atau pengelola skuter listrik di kawasan Malioboro dan sekitarnya menggeruduk kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (28/7/2022).Pemilik atau pengelola skuter listrik di kawasan Malioboro dan sekitarnya menggeruduk kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (28/7/2022). Foto: Heri Susanto/detikJateng

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti yang juga hadir dalam audiensi mengungkapkan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 45 Tahun 2020, kelonggaran bisa dilakukan dengan kajian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemkot.

"Sudah jelas di dalam Permenhub kajian ini dilakukan oleh Kabupaten dan Kota," katanya.

Karena tak mendapatkan hasil yang memuaskan, pemilik skuter listrik yang tergabung dalam Aliansi Skutik Jogja (ASJ) pun mengagendakan audiensi dengan DPRD DIY. Mereka ingin mendapatkan jawaban atas masalah larangan operasional skuter listrik ini.

Ditemui usai audiensi, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan pihaknya tetap akan melakukan patroli gabungan dengan Satpol PP Kota Jogja, Dishub DIY dan Kota Jogja, polisi dan TNI untuk menertibkan skuter listrik yang nekat beroperasi.

"Kami tetap lakukan operasi (penertiban). Meski, mereka meminta untuk bisa beroperasi, tetap tidak diizinkan," kata Noviar.



Simak Video "Sultan HB X: Otoped Dilarang Berkeliaran di Malioboro"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/aku)