6.390 Keluarga di Gunungkidul Masuk Kategori Miskin Ekstrem

Tapal Batas Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY), Rabu (15/9/2021). — Gunungkidul. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Gunungkidul - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul menyebut tahun ini muncul istilah kemiskinan ekstrem. Merujuk data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2022 ada 6.390 keluarga di Gunungkidul masuk kategori kemiskinan itu.

"Berdasarkan data dari TNP2K masih ada 6.390 keluarga di Gunungkidul yang masuk kategori miskin ekstrem," kata Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Gunungkidul Ajie Saksono kepada wartawan di Kabupaten Gunungkidul, Rabu (27/7/2022).

Secara rinci, pendataan tersebut mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Sedangkan untuk penetapan status tersebut mengacu dari pendapatan masing-masing keluarga sesuai ketentuan Kemensos.

"Jadi kalau (pendapatan) kurang dari Rp 11.941 per hari atau Rp358.233 per orang setiap bulannya maka masuk dalam kategori miskin esktrem," ujarnya.

Selain Gunungkidul, Ajie menyebut Kabupaten Bantul, Sleman dan Kulon Progo masuk dalam sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem. Program pengentasan tersebut, kata Ajie, merupakan program penanggulangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBBN).

"DIY hanya Kota Jogja yang tidak ada keluarga miskin ekstrem. Tapi untuk pelaksanaan program penanggulangan, kami masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat," ujarnya.

Terkait peta persebaran keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Gunungkidul, Ajie menyebut hampir menyasar semua Kapanewon. Namun, untuk sasaran program tersebut difokuskan di Kapanewon Playen, Karangmojo, Ponjong, Gedangsari, Nglipar dan Tepus.

"Tapi keluarga yang masuk kategori itu sudah banyak yang mendapatkan program dari pemerintah. Seperti ada 5.600 keluarga yang mendapatkan bantuan dari program sembako dan 5.470 keluarga dapat PKH (Porgram Keluarga Harapan)," ucapnya.

"Ya memang belum semuanya karena kami menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat untuk mencapai target nol keluarga miskin ekstrem di 2024," lanjut Ajie.