.webp)
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk mempercepat pembangunan. Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan pihaknya mempunyai moto kerja bareng yang disebut sebagai Super Team.
Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, dan Ketua DPRD Jateng Sumanto, mengikuti acara tersebut secara daring di Gedung Berlian, Semarang, Jumat (15/8/2025).
 Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen saat mengikuti Sidang Tahunan MPR di secara daring di Gedung Berlian, Semarang, Jumat (15/8/2025). Foto: Dok. Pemprov Jateng |
Salah satu pidato Prabowo yang menjadi atensi yakni soal pengentasan kemiskinan, terutama mencapai angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Luthfi mengatakan diperlukan kerja kolaboratif untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya moto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama," kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
Sejumlah indikator kemiskinan, lanjut Luthfi, harus dikerjakan bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, termasuk pengusaha. Adapun indikatornya yakni pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya.
 Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen saat mengikuti Sidang Tahunan MPR di secara daring di Gedung Berlian, Semarang, Jumat (15/8/2025). Foto: Dok. Pemprov Jateng |
"Artinya program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kita evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkatkan P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan)," tegas eks Kapolda Jateng itu.
Upaya pengentasan kemiskinan di Jateng pun telah membuahkan hasil. Seperti persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 menurun 0,10 persen menjadi 9,48 persen yang sebelumnya di angka 9,58 persen pada September 2024.
Masyarakat miskin ekstrem di Brebes pun telah menjalani 'wisuda' sehingga dinyatakan naik kelas dan tidak bergantung terhadap bantuan sosial.
"Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi," kata Luthfi.
 Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen saat mengikuti Sidang Tahunan MPR di secara daring di Gedung Berlian, Semarang, Jumat (15/8/2025). Foto: Dok. Pemprov Jateng |
Selain itu, Pemprov Jateng turut meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga banyak terserap lapangan kerja. Pemprov Jateng juga memperbanyak sekolah vokasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).
Luthfi berharap masyarakat yang belajar di BLK segera disalurkan ke tempat kerja.
"BLK kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Maka kita koneksikan dengan investasi yang ada di wilayah mereka berada," jelasnya.
Adapun poin lain dari pidato Prabowo yang menjadi atensi Luthfi yakni soal swasembada pangan. Pemprov Jateng juga berkomitmen menyelesaikan infrastruktur pada 2025. Dengan begitu, swasembada pangan di Jateng dapat digenjot pada 2026. Jateng pun berkontribusi besar terhadap stok pangan nasional.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng turut menyikapi fluktuasi harga bahan pokok di pasar dengan program gerakan pangan murah (GPM). Operasi pasar juga dilakukan dengan menggandeng BUMD dan Bulog.
Senada dengan Luthfi, Sumanto mengatakan pidato Prabowo menyulut semangat bagi pemerintah daerah.
"Dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, tadi sudah disampaikan pidato oleh Ketua MPR, DPR, dan Presiden. Otomatis memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya," kata Sumanto.
Menurut dia, pengentasan kemiskinan menjadi tantangan yang harus diperjuangkan bersama.
"Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Tapi ini harus kita laksanakan, karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia," ujar Sumanto.
Sebab itu, ujar Sumanto, perlu adanya pendekatan komprehensif guna mengentaskan kemiskinan.
"Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dan pengusaha untuk mengeroyok bersama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi," pungkasnya.
(dil/ams)
