8 Kades Jadi Tersangka Kasus Suap di Demak, Pemberi Masih Saksi

8 Kades Jadi Tersangka Kasus Suap di Demak, Pemberi Masih Saksi

Angling Adhitya Purbaya - detikJateng
Selasa, 22 Nov 2022 17:03 WIB
Poster
Ilustrasi penyuapan. Foto: Edi Wahyono
Semarang -

Kasus dugaan suap seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Demak terus berlanjut dengan total 12 tersangka dari penerima suap. Lalu bagaimana dengan pemberinya yang merupakan calon perangkat desa?

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengatakan ada 16 peserta dalam seleksi calon perangkat desa di Desa Gajah dan Guntur tahun 2021.

"Jadi informasinya untuk kadus atau kaur Rp 150 juta, sekretaris biaya Rp 250-300 juta. Awal November 2021 dari 16 calon peserta terdiri total Rp 2,7 miliar kemudian diserahkan kepada tersangka yang masih sidang (IJ dan S). Kemudian diserahkan ke AF dan A (sudah terdakwa proses sidang)," kata Dwi di kantornya, Selasa (22/11/2022).


Terkait 16 calon peserta itu, Dwi menjelaskan beberapa sudah diperiksa dan nantinya semua akan dimintai keterangan. Hal itu untuk mendalami apakah ada kesengajaan atau malah mereka merupakan korban. Untuk saat ini statusnya masih saksi.

"Kita akan secepatnya (memeriksa). Ada beberapa sudah dilakukan pemeriksaan, beberapa belum. Belum bisa katakan ada unsur perbuatan kesengajaan. Kita belum bisa ketahui itu. Apakah kesengajaan atau tertipu sebagai korban," jelas Dwi.

Untuk diketahui dalam kasus tersebut dua dosen UIN Walisongo Semarang jadi tersangka dan sudah disidang yaitu AF dan A. Pihak universitas digandeng sebagai pihak ketiga pelaksanaan seleksi tersebut. Kemudian ada mantan kades, IJ dan juga oknum polisi, S yang juga sudah berstatus terdakwa.

Terbaru, dari hasil pengembangan ada delapan tersangka lagi yang merupakan oknum kepala desa. Mereka berperan mengondisikan suap antara peserta seleksi dan panitia.

Para tersangka dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

"Hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta puluh juta dan paling banyak Rp 250 juta," tegas Dwi.



Simak Video "8 Kades di Demak Jadi Tersangka Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa"
[Gambas:Video 20detik]
(ahr/rih)