Persoalan antara perusahaan pembiayaan atau leasing dengan konsumen menjadi masalah yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Tentunya, hal ini tidak lepas dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan leasing dalam pembelian kendaraan bermotor.
Banyak di antara konsumen yang pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran. Konsekuensinya, pihak leasing lantas menarik kendaraan tersebut.
Salah satu pembaca detikJateng juga mengalaminya. Kendaraannya ditarik oleh leasing karena menunggak angsuran cukup lama. Dia sebenarnya sudah merelakan kendaraan itu ditarik, namun berharap agar uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan bisa dikembalikan.
Pertanyaan
Beberapa waktu lalu motor saya ditarik oleh leasing. Apakah saya masih berhak mendapat pengembalian uang muka dan cicilan yang sudah terbayar?
Pengirim:
marg******85@gmail.com
Jawaban
Leasing diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu "sewa Guna Usaha (Leasing) adalah Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran".
Leasing dibuat dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban dan bersifat memaksa. Dalam pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian yang dibuat mengikat kedua belah pihak seperti Undang-Undang (Pacta Sun Servanda)"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik'.
Pasal 1339 mengatur "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.Perjanjian leasing biasanya menggunakan perjanjian baku yaitu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak (perusahaan/Leasing) yang berisi klausula baku.
Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK/010/2012 tentang pendaftaran fidusia yang mewajibkan tentang pendaftaran fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani.
Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Angka 2 mengatur " Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".
Ulasan selanjutnya ada di halaman berikutnya
