Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Jual Beli Lahan Pemkot Solo di Eks Bong Mojo

Bayu Ardi Isnanto - detikJateng
Kamis, 18 Agu 2022 18:33 WIB
Solo -

Polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan jual beli lahan Pemkot Solo di bekas pekuburan Cina atau Bong Mojo, Jebres, Solo. Keduanya diduga menjual lahan milik Pemkot Solo kepada masyarakat hingga berdiri bangunan liar.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Wakapolresta Solo AKBP Gatot Yulianto dalam jumpa pers di Mapolresta Solo, Kamis (18/8/2022). Kedua tersangka dihadirkan dalam jumpa pers.

Kedua tersangka ialah Giyanto (60), warga Panggungrejo, Jebres, Solo dan Suhadi (40), warga Purwodiningratan, Jebres, Solo. Lahan yang diperjualbelikan ialah bersertifikat Hak Pakai (HP) 62 dan HP 71 milik Pemkot Solo.


"Berawal laporan Pemkot Solo, ada temuan bangunan semi permanen, permanen, bedeng, maupun lahan berupa fondasi bangunan di bekas makam Bong Mojo. Kita sudah gelar perkara tiga kali. Hari ini kita tetapkan dua orang sebagai tersangka atas nama S dan G," kata Gatot di Mapolresta Solo, Kamis (18/8/2022).

Adapun peran Giyanto ialah meratakan tanah seluas 80 meter persegi di lahan bekas Bong Mojo dan mendirikan bangunan semi permanen serta menempatinya. Kemudian pada Desember 2021, datang pembeli yang menyepakati rumah dengan harga Rp 24 juta secara mencicil.

"Pembeli mencicil sebanyak empat kali pada Desember 2021, Januari 2022, Januari 2022 dan Maret 2022. Setelah lunas diberi kuitansi oleh tersangka G," ujarnya.

Sedangkan Suhadi sudah menempati lahan sejak 2018 setelah membeli dari seseorang yang tidak dikenal. Baru pada April 2022 dia menjual lahan keadaan seseorang dengan harga Rp 8 juta.

"Kedua tersangka dan pembeli sama-sama tahu bahwa ini adalah lahan Pemkot Solo. Tapi tersangka ini meyakinkan pembeli bahwa tanah sudah dibersihkan, pembeli hanya cukup membayar ganti rugi. Tersangka juga tidak menjanjikan sertifikat," ujarnya.

Barang bukti dalam kasus ini antara lain fotokopi legalisir SHP 62 dengan pemegang Pemkot Surakarta, fotokopi legalisir SHP 71 dengan pemegang Pemkot Surakarta, dan satu lembar lembar kuitansi jual beli.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 385 ayat 1e yang berbunyi barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

"Ancaman pidana maksimal empat tahun penjara," tutupnya.

(aku/apl)