.webp)
Selama sekitar 1,5 jam petugas KPK mengeledah kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Petugas KPK mengamankan sejumlah dokumen.
Kepala BKD Pemalang, Puntodewo, mengatakan petugas KPK telah menggeledah dua ruangan yakni ruangannya dan ruang rapat. Bahkan satu unit mobil dinas BKD Pemalang Toyota Kijang Innova nomor polisi G 44 D juga turut diperiksa KPK.
"Ambil dokumen-dokumen, ya di ruang kepala (BKD) dan ruang rapat. Ada juga mobil, tapi isinya Al-Qur'an, he...he..," kata Puntodewo kepada wartawan, Senin (15/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dokumen yang diamankan petugas KPK dari ruangannya dan ruang rapat, Puntodewo tidak menyebutkannya.
Setelah menggeledah kantor BKD Pemalang, petugas KPK menggeledah ruang kerja Bupati Pemalang. Pantauan di lokasi, hingga pukul 13.24 WIB petugas KPK masih berada di dalam ruang kerja Bupati Pemalang.
Sejumlah petugas KPK juga sempat keluar dengan dikawal petugas kepolisian yang dilengkapi senjata laras panjang menuju ke kantor Sekda Pemalang. Namun petugas hanya masuk ke ruang TU Sekda. Mereka masuk ke ruang TU Sekda sekitar 10 menit, kemudian menuju kembali ke ruang kerja Bupati Pemalang.
Diberitakan sebelumnya, petugas KPK memeriksa kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan ruang kerja Bupati Pemalang, Jawa Tengah, hari ini. Petugas KPK tampak membawa dua koper besar dari kantor BKD Pemalang.
Pantauan detikJateng, Senin (15/8/2022), sejumlah petugas memakai rompi bertuliskan KPK itu awalnya masuk ke salah satu ruang di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang. Polisi bersenjata menjaga ketat sekitar ruangan itu.
Para petugas KPK berada di dalam kantor tersebut sekitar 1,5 jam. Selanjutnya petugas KPK terlihat keluar dari kantor BKD dengan membawa dua koper besar.
Didampingi Kepala BKD Pemalang, Puntadewa, petugas kemudian berjalan menuju ke kantor Bupati Pemalang yang berjarak sekitar 100 meter.
Sekitar pukul 11.30 WIB, petugas masuk ke ruang kerja Bupati Pemalang.
Untuk diketahui, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring dalam OTT yang dilakukan oleh KPK. Selain bupati, ada beberapa pejabat lain yang ditangkap.
Mereka diduga menerima suap dan terlibat praktik jual beli jabatan.
