.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjuk Wakil Bupati (Wabup) Pemalang Mansur Hidayat menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pemalang. Hal itu menyusul Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring OTT yang dilakukan KPK pada Kamis (11/8) kemarin.
"Saya langsung turun hari ini untuk komunikasi dengan kawan-kawan di Pemkab dan Pak Wakil Bupati, agar segera mengambil alih pemerintahan agar layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," kata Ganjar di kompleks kantor Bupati Pemalang, Jumat (12/8/2022).
Namun Ganjar tidak menyebut berapa lama Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat menjadi Plh Bupati Pemalang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat menjelaskan, dalam rapat tertutup dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, jajarannya diberi arahan agar roda pemerintahan Kabupaten Pemalang tetap berjalan.
"Beliau langsung memberi arahan saya untuk mengambil jalannya pemerintahan. Pelaksana harian, minimal untuk sementara supaya jalan semuanya. Nanti jam 13.30, saya kumpulkan OPD untuk apel di indoor," kata Mansur Hidayat.
Saat ditanya kasus apa yang menjerat Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Mansur mengaku tidak tahu-menahu.
"Soal OTT, nanti nunggu rilis KPK saja. Saya tidak tahu, tidak ada yang menyampaikan resmi. Kita tunggu dulu," ucapnya.
Selain itu, saat ditanya terkait siapa saja pejabat Pemkab Pemalang yang turut kena OTT, Mansur juga menyebut tidak mengetahuinya.
"Nunggu dari KPK ya," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi kompleks kantor Pemkab Pemalang buntut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring OTT KPK. Ganjar melakukan rapat tertutup dengan Wakil Bupati (Wabup) Pemalang Mansur Hidayat dan jajarannya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
Pantauan detikJateng, rapat tertutup berlangsung sekitar 30 menit di Gedung Sasana Bhakti Praja kompleks kantor Bupati Pemalang, Jumat (12/8).
"Tentu saja sudah saya pesankan tidak hanya pada Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, hentikan praktik buruk dan busuk, apakah itu soal yang terkait dengan nilai-nilai yang merugikan masyarakat. Yang biasanya saya sampaikan minta komisi, ngatur proyek, jual beli jabatan atau apa pun sejenisnya yang dilakukan, hentikan!" kata Ganjar kepada wartawan di depan Gedung Sasana Bhakti Praja, usai rapat tertutup dengan Wabup Pemalang.
Ganjar menyebut pihaknya telah sering kali menyampaikan hal tersebut, namun dirasakan tetap tidak dilakukan.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahkan KPK pun, menyampaikan, tapi masih ngeyel. Saya berharap betul jangan khianati rakyat dengan seperti itu, jangan khianati!" tegas Ganjar.
Ganjar pun meminta jajaran Pemkab Pemalang agar tetap memberikan pelayan terhadap masyarakat dengan maksimal.
"Tadi saya sampaikan pada kawan-kawan agar segera dikondisikan, ditata betul, hari ini momentum paling bagus untuk memperbaiki itu. Karena suara ini sudah terdengar agak lama. Makanya dari KPK selalu Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan), kalau ngeyel akan ditindak," ungkapnya.
Untuk diketahui, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bersama 22 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. KPK mengungkap OTT kali ini terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta jabatan. KPK akan memberikan penjelasan kepada publik terkait kasus ini lebih lanjut.
