Nasional

Bupati Pemalang Kena OTT KPK Terkait Suap dan Jual Beli Jabatan

Tim detikNews - detikJateng
Jumat, 12 Agu 2022 09:38 WIB
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo
Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (Foto: Istimewa)
Solo -

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bersama 22 orang lainnya dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK mengungkap OTT kali ini terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta jabatan.

"Kita telah mengamankan beberapa orang sekitar 23 orang dari Pemalang berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, seperti dilansir detikNews, Jumat (12/8/2022).

Nurul Ghufron mengatakam OTT berlangsung di beberapa tempat di Jakarta dan Pemalang.


Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap OTT KPK terhadap Bupati Pemalang dkk terjadi kemarin sore.

"Betul pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sore, KPK melakukan tangkap tangan seorang bupati an MAW dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap," kata Firli Bahuri, hari ini.

Firli mengatakan Kedeputian Penindakan KPK masih bekerja menangani kasus ini. Dia berjanji KPK akan memberikan penjelasan kepada publik terkait kasus ini lebih lanjut.

Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkap KPK sudah berkali-kali mengedukasi dan memberi sosialisasi kepada kepala daerah terkait jeratan kasus korupsi. Bahkan bentuknya disebut Ganjar sudah berbentuk kode dan peringatan.

"Mereka (KPK) menyampaikan, mengingatkan, dan kadang-kadang KPK datang berikan edukasi komunikasi, kadang sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya, hati-hati ya di Jateng, umpama, ada jual beli jabatan, ada lho di Jateng yang main proyek. Ada lho yang seperti ini. Begitu ya kira-kira," ujarnya.

Dari informasi yang diperoleh, Bupati Pemalang ditangkap saat keluar gedung DPR RI di Jakarta. Wartawan kemudian menanyakan soal kemungkinan koneksi antara kepala daerah dengan legislatif terkait kejahatan korupsi.

"Mungkin di antara mereka komunikasi urusan bisnis, nanti lari pada kebijakan. Beberapa kasus kan muncul umpama mungkin ajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee. Yang seperti itu biasanya," kata Ganjar.



Simak Video "Bupati Pemalang Kena OTT KPK soal Jual Beli Jabatan"
[Gambas:Video 20detik]
(sip/mbr)