KPK Bicara Kemungkinan Adanya Korupsi Lain Eks Walkot Jogja

Heri Susanto - detikJateng
Kamis, 30 Jun 2022 15:26 WIB
Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen di Yogyakarta. Haryadi pun langsung ditahan oleh KPK, Jumat (3/6/2022).
Eks Wali Kota Yogyakarta Ditahan KPK. (Foto: Grandyos Zafna)
Yogyakarta -

KPK masih akan mengembangkan kasus dugaan suap eks Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS), terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membuka kemungkinan adanya kasus lain terkait Haryadi Suyuti.

"Kami selalu ketika mendapatkan mengungkapkan dugaan tindak pidana selalu mengembangkan pada dugaan-dugaan pidana yang lain yang sebelumnya," ujar Ghufron usai rapat koordinasi dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pimpinan daerah lain se-DIY di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (30/6/2022).

Ghufron menyatakan bisa saja kasus suap yang terungkap menjadi pintu dari pengungkapan kasus lainnya. Termasuk, kata Ghufron, kasus gratifikasi hingga pemerasan.


"Selalu KPK mengembangkannya dugaan-dugaan tindak pidana lainnya, bukan hanya suap saja. Mungkin pintunya suap, mungkin ada suap lainnya, mungkin ada gratif-gratif, atau ada pemerasan-pemerasan, atau bahkan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang lain sedang kami kembangkan. Nanti kalau pada saatnya kalau sudah selesai kami ungkapkan," katanya.

Hingga saat ini KPK masih mendalami kasus dugaan suap Haryadi Suyuti. KPK telah memanggil Ketua RT dan RW setempat di tempat Apartemen Royal Kedhaton akan dibangun.

"Tentu itu (pemanggilan Ketua RT dan RW) adalah untuk mengungkapkan karena perizinan apakah ada persetujuan dari lingkungan? Kan itu secara teknis dinas apa PUPR atau Cipta Karya harus melampirkan rekomendasi. Salah satu syarat formal itu kan rekomendasi dari lingkungan setempat. Nah itu, apakah yang bersangkutan benar enyetujui atau benar menolak. Itu bagian dari teknis untuk mengungkapkan apakah ada yang dilanggar atau tidak," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya lokasi pembangunan apartemen yang jadi perkara yakni di pusat Kota Jogja, dekat Malioboro. Lokasi ini juga sekaligus merupakan cagar budaya.

Apartemen Royal Kedhaton di Malioboro ini terungkap dibangun tidak sesuai dengan aturan. Spesifikasinya menyalahi ketentuan dan diketahui lewat taksiran Dinas Pekerjaan Umum DIY.

Pihak pengembang mengajukan IMB apartemen ini ke Pemkot Jogja pada tiga tahun silam. Pengembang Apartemen Royal Kedhaton di Malioboro adalah PT Summarecon Agung atau KPK menyebutnya sebagai PT SA Tbk. Ada pula PT Java Orient Property (PT JOP) yang merupakan anak usaha dari PT SA Tbk.

Apartemen Royal Kedhaton di Malioboro ini belum berdiri. Berdasarkan pantauan detikcom, lahan calon apartemen ini masih dikelilingi pagar seng. Dari jalan sisi luar pagar, tampak masih ada pohon di dalam area pagar seng.

Berdasarkan gambar animasi rancangan apartemen tersebut, didapat detikcom dari KPK, terlihat bangunannya bertingkat-tingkat dengan atap warna cokelat. Bila dihitung berdasarkan jumlah kotak per lantai, ada 10 lantai di bangunan dalam gambar rancangan apartemen itu.



Simak Video "Mardani Maming Jadi Buronan KPK, Ini Ciri-ciri Fisiknya"
[Gambas:Video 20detik]
(sip/aku)