4 OTT KPK di Awal 2022, Pukat UGM: Harus Dibongkar Tuntas!

Jauh Hari Wawan S. - detikJateng
Kamis, 20 Jan 2022 15:49 WIB
Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni, terjaring OTT KPK (dok PN Surabaya)
Foto: Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni, terjaring OTT KPK (dok PN Surabaya)
Sleman -

KPK mengawali tahun 2022 dengan melakukan 4 operasi tangkap tangan (OTT) sejauh ini. Total sampai akhir Januari 2022 sudah ada 3 orang dari eksekutif dan terakhir seorang dari yudikatif, yakni 3 kepala daerah dan seorang hakim.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengapresiasi kinerja KPK sejauh ini. Menurutnya, korupsi di daerah perlu ditindak hingga tuntas.

"Saya ingin mengatakan bahwa pertama tentu kita apresiasi, namanya kerja dari KPK itu melakukan penegakan hukum kita apresiasi. Korupsi di daerah itu juga perlu dilakukan penindakan oleh KPK," kata Zaenur kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Namun, Zaenur juga memberikan beberapa masukan. Menurutnya sekadar penindakan saja tidak akan menimbulkan efek jera.

"Sekadar penindakan saja, itu tidak bisa menimbulkan efek jera. Maka untuk bisa menimbulkan efek jera, menurut saya setiap penindakan itu harus dibongkar secara tuntas kasus korupsi yang terkait yang dilakukan oleh para tersangka," ujarnya.

"Tidak hanya yang sedang di-OTT saja ya, maksudnya tidak hanya kasus yang sedang menjadi objek OTT-nya tetapi perlu dikembangkan selama menjabat apa saja, perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan," lanjutnya.

Zaenur menyebut pelaku-pelaku lain yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut itu juga harus dibongkar total. Tujuannya agar ada penindakan secara tuntas di satu daerah OTT oleh KPK itu.

"Sehingga tidak ada yang tersisa dan itu bisa menimbulkan dapat menjadi shock terapi di daerah tersebut agar tidak melakukan korupsi lagi," urainya.

Selain penindakan, kata Zaenur, yang wajib dilakukan KPK adalah melakukan penindakan dan dipadukan dengan program pencegahan.

"Upaya-upaya OTT baru bisa berhasil jika pertama harus diusut tindak pidana lain. Kedua, pelaku-pelaku lain di daerah (diusut), ketiga harus selalu diikuti dengan program pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem," bebernya.

Zaenur berpendapat daerah yang terjadi OTT perlu mendapatkan intervensi dari KPK. Dalam arti yang positif.

"Sehingga ke depan diharapkan tidak lagi terjadi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di banyak daerah ada yang berulang bahkan sampai hattrick, berturut-turut kepala daerahnya selalu di OTT oleh KPK," pungkasnya.



Simak Video "Momen 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Tiba di KPK"
[Gambas:Video 20detik]
(ams/sip)