.webp)
Iran belum membuka selat Hormuz untuk Indonesia. Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencari minyak mentah (crude) dari berbagai negara.
Dilansir detikFinance, langkah mencari minyak mentah dari berbagai negara itu dilakukan sebagai antisipasi dampak perang di Timur Tengah terhadap pasokan energi.
"Atas dasar itu bahwa Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita," kata Bahlil saat melakukan sidak di SPBU Colomadu, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan Kementerian ESDM, Kamis (26/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah bakal terus berupaya menjaga pasokan, cadangan energi, serta stabilitas harga di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah yang hampir semua negara terkena dampaknya.
Menurut Bahlil, konflik yang terjadi saat ini belum ada yang mengetahui kapan berakhirnya. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), baik bensin maupun solar, serta LPG, dalam kondisi aman saat ini.
"Dalam berbagai kesempatan sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena tetapi kita bersyukur kepada Allah atas perintah Bapak Presiden dan dukungan rakyat hari ini BBM di negara kita tercinta baik daripada bensin, solar maupun LPG terpenuhi dengan baik," ujar Bahlil.
"Saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak yang tidak perlu saya sarankan jangan," imbuhnya.
China-India Diizinkan Lewat Selat Hormuz
Diberitakan detikFinance sebelumnya, Iran mulai mengizinkan kapal-kapal dari negara tertentu untuk melintasi Selat Hormuz. Kapal yang diizinkan melintas harus berasal dari negara yang dianggap bersahabat, salah satunya India.
Hal ini diungkap langsung akun media sosial X milik Konsulat Jenderal Iran di Mumbai yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dalam unggahan tersebut tercatat lima negara mendapat lampu hijau untuk melintasi Selat Hormuz.
"Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi: Kami mengizinkan pelayaran melalui Selat Hormuz bagi negara-negara sahabat termasuk China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan," tulis unggahan tersebut, dikutip dari The Economic Times, Kamis (26/3/2026).
Pernyataan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz. Dalam unggahan di X, ia mengatakan, penutupan berkepanjangan Selat Hormuz telah menghambat pasokan minyak, gas, dan pupuk pada momen penting musim tanam global.
"Di seluruh kawasan dan sekitarnya, warga sipil mengalami dampak serius dan hidup dalam ketidakamanan yang mendalam. PBB bekerja untuk meminimalkan dampak perang. Dan cara terbaik untuk meminimalkan dampak tersebut sudah jelas: akhiri perang sekarang juga," sebut Guterres.
Guterres juga mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk mengakhiri perang di Asia Barat. Ia menyinggung bahwa perang hanya menimbulkan penderitaan yang lebih dalam bagi masyarakat.
"Pesan saya kepada Amerika Serikat dan Israel adalah sudah saatnya mengakhiri perang, di tengah penderitaan manusia yang semakin dalam, korban sipil yang terus bertambah, serta dampak ekonomi global yang semakin besar. Pesan saya kepada Iran adalah menghentikan serangan terhadap negara tetangga yang tidak terlibat dalam konflik," ujarnya.
Syarat Melintasi Selat Hormuz
Sebelumnya, pada 25 Maret, misi Iran di New York menyatakan akan mengizinkan kapal yang disebut sebagai "kapal yang tidak bermusuhan" untuk melintas di Selat Hormuz.
Syaratnya, kapal tersebut berasal dari negara yang tidak terlibat atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran, serta sepenuhnya mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan.
Mereka bisa mendapat akses ke jalur aman melalui Selat Hormuz dengan koordinasi bersama otoritas Iran yang berwenang.
Dewan Pertahanan Iran juga menegaskan bahwa pelayaran kapal yang dianggap bukan musuh di Selat Hormuz kini wajib melalui koordinasi terlebih dahulu dengan otoritas Iran.
(dil/apu)
