Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pekalongan meluncurkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Agraria. KKN tematik ini menjadi pilot project pertama di Indonesia untuk membantu percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan di Indonesia masih ada sekitar 300 ribu bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi.
"Kalau se-Indonesia kami tadi sampaikan kurang 300 ribu," kata Nusron Wahid usai pelepasan mahasiswa KKN Tematik UIN Abdurrahman Wahid, Senin (13/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron berharap keterlibatan mahasiswa dalam program KKN tematik ini bisa menjadi ajang pembelajaran langsung di lapangan.
"Ya apik, Kan ngasih kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar. Daripada mahasiswa UIN KKN-nya penyuluhan KB kan kurang pas. Tapi kalau mahasiswa UIN penyuluhan tentang problem wakaf, itu pas banget, wong memang bidangnya mereka," ujar Nusron
Nusron lalu memerinci saat ini ada sekitar 2.993 bidang tanah wakaf di wilayah Pekalongan yang menjadi fokus utama penyelesaian. Sementara secara nasional, masih ada sekitar 300 ribu bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi.
"Sebelum disertifikatkan tentu ada proses verifikasi data, baik yuridis maupun faktual. Kami juga menggerakkan semua komponen masyarakat, salah satunya mahasiswa, karena ini menyangkut tempat ibadah, problem kita bersama," jelasnya.
Sementara itu Rektor UIN Gus Dur Pekalongan, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag menjelaskan KKN tematik ini merupakan kelanjutan dari program KKN Ekotologi yang dikembangkan kampusnya.
"KKN kita harus berdampak, sesuai amanat Menteri Agama. Sebelumnya kita punya KKN Ekotologi Mangrove, Ekotologi Sampah, dan Stunting. Sekarang kita gabungkan dengan Ekotologi Pertanahan," kata Zaenal.
Baca juga: BGN Buka-bukaan soal Modus Korupsi di SPPG |
Tahun ini, UIN Gus Dur menargetkan penyelesaian 2.093 sertifikat tanah wakaf di wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan. Sebanyak 500 mahasiswa akan diterjunkan selama dua bulan untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan pendampingan masyarakat.
"Harus selesai dalam dua bulan. Di kabupaten ada sekitar 1.944 bidang, sisanya di kota," tegasnya.
(ams/dil)