Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa dana Rp 10 miliar untuk setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) rawan dikorupsi. Berikut modus korupsi di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdeteksi oleh BGN.
"Bayangin uang Rp 70 triliun itu kita turunkan ke dapur. Godaannya besar sekali," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Tigor Pangaribuan dalam acara Zona Pangan, di Jakarta Selatan, Selasa (7/10/205), dikutip dari detikFinance.
Diketahui, saat ini telah berdiri sekitar 10.681 SPPG. Artinya ada sekitar 10.681 sarjana penggerak pembangunan indonesia (SPPI) yang dipercaya sebagai Kepala SPPG, 10.681 ahli gizi serta 10.681 orang sebagai akuntan. Kepala SPPG merupakan SPPI yang lulusan perguruan tinggi dengan rata-rata usia 26-27 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tigor mengungkapkan, salah satu modus korupsi yang terdeteksi yaitu pihak penyuplai nakal yang menawarkan bahan baku berkualitas rendah dengan iming-iming selisih keuntungan. Menurut dia, modus ini bisa menghasilkan tambahan hingga Rp 20 juta per bulan.
"Ternyata godaan ini banyak. Ada mereka yang tergoda juga. Digoda oleh yayasan, 'Ayo udah beli barang baku jelek. Nanti kamu saya kasih selisihnya.' Mereka terdengar sudah ada ekspektasinya kalau bisa dapet 20 juta tiap bulan tambahan. Nah itu kita bilang tergoda. Karena apa? Karena dia akan mengorbankan kualitas bahan pangan. Ada yang sudah kita pecat juga. Ya kasihan juga. Tapi anak-anak muda pun harus paham bahwa dia harus jaga integritas dari awal," ungkap Tigor.
Dia menambahkan, kinerja SPPI juga sering bermasalah karena tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), di mana harus mengawasi proses pemasakan. Menurutnya, banyak SPPI yang tidak turut mengawasi proses pemasakan.
Tigor juga mengungkap ada SPPG yang tidak memberikan laporan keuangan yang benar. Maka itu BGN menerapkan sistem pengawasan ketat melalui virtual account (VA).
"Nah, itu kita berikan teguran jadi SPPI-SPPI yang dalam kinerja-kinerja dapurnya sering banyak masalah. Masalah itu tidak hanya tadi tidak mengikut SOP, juga tidak memberikan laporan keuangan yang benar," ujar Tigor.
"Korupsi, kami atasi dengan VA, virtual Account. Itu kayak satu dapur dikasih hanya satu ATM. ATM ini boleh diambil uangnya oleh dua orang. Itu kita itu sebenarnya memasang jangkar supaya jangan dikorupsi. Sebenarnya itu. Rp 10 miliar kan per dapur," sambungnya.
(dil/apu)