Gubernur Luthfi Ungkap Sudah Ada 8.523 Kopdes Merah Putih di Jateng

Peluncuran Kopdes Merah Putih

Gubernur Luthfi Ungkap Sudah Ada 8.523 Kopdes Merah Putih di Jateng

Arina Zulfa Ul Haq - detikJateng
Senin, 21 Jul 2025 16:32 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di acara Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Senin (21/7/2025).
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi (tengah, baju cokelat) di acara Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Senin (21/7/2025). Foto: Dok. Pemprov Jateng
Klaten -

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menyebut sudah ada 8.523 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk di Jateng, 11 di antaranya sudah beroperasi. Seluruh KDMP itu akan terus dipantau ketat agar segera beroperasi tiga bulan ke depan.

Hal itu dikatakan Luthfi usai Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Ia menyebut, kepala daerah diinstruksikan melakukan pengawasan langsung, mulai dari legalitas hingga kesiapan infrastruktur koperasi.

"Pak bupati dan wali kota sudah dapat surat perintah dari Pak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) untuk melakukan pengawasan kepada seluruh koperasi yang sudah terbentuk," kata Luthfi di lokasi, Senin (21/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Luthfi, hal pertama yang diawasi adalah status badan hukum koperasi. Selanjutnya, desa juga diminta menyiapkan sarana dan prasarana sesuai potensi unggulan masing-masing.

"Di desa itu punya produk unggulan apa? Kita sesuaikan di sana. Dengan begitu nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai yang sudah disiapkan," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Luthfi mencontohkan, gerai koperasi bisa menempati gedung lama seperti bekas sekolah atau gudang yang tidak terpakai. Gerai itu nantinya bisa difungsikan menjadi apotek, sentra pupuk, pos layanan masyarakat, hingga layanan keuangan dan perbankan.

"Jadi tergantung potensi desa. Ada apotek, sentral pupuk, posnya, layanan untuk perkreditan. Jadi secara simultan mereka melengkapi dirinya," tuturnya.

"3-5 bulan akan terus berkembang, tidak serta merta langsung siap, tapi minimal sarana infrastrukturnya kita perkuat dulu untuk pelaksanaan koperasi ini," lanjutnya.

Semua kepala desa, ungkapnya, akan didampingi oleh para bupati dan wali kota untuk membentuk gerai sesuai arahan pemerintah. Saat ini, dari 8.523 KDMP, baru 11 koperasi yang telah menerima sertifikat dari Kementerian Koperasi dan UKM.

"Koperasi Desa Merah Putih jumlah keseluruhan di Jawa Tengah adalah 8.523. Yang sudah berjalan di tempat kita ada 11, yang kemarin sudah menerima sertifikat dari Menteri Koperasi," ungkap Luthfi.

"Yang sudah di tempat kita ada 11 koperasi yang sudah bersertifikat. Targetnya sampai akhir tahun, separuh dari total koperasi sudah bagus, tapi tidak semuanya langsung beroperasional, minimal bertahap," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan pimpinan BUMN bersama 8.000 kepala desa se-Jawa Tengah hadir di peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa/ kelurahan Merah Putih di KDMP Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten. Sebanyak 103 mock-up Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir secara virtual.

Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian dan pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, serta Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia.

Serta kolaborasi bersama di antaranya: PT Pupuk Indonesia (Persero), ⁠PT Pertamina (Persero), Mandiri, Bank BRI, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, Bulog, PLN, Biofarma, Kimia Farma, PTPN III Holding, Agranis, Dekopin, dan Bank Jateng.




(apu/rih)


Hide Ads