.webp)
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan efisiensi anggaran tidak memengaruhi bantuan sosial (bansos), termasuk di Jawa Tengah yang mendapat anggaran Rp 18,5 triliun tahun ini. Namun akan ada pengecekan data kembali agar bantuan tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Agus usai rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pilot project graduasi bantuan sosial yang digelar di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang.
"Efisiensi, perintah Pak Presiden tidak boleh ganggu program bantuan sosial. Presiden nyatakan kalau perlu ditambah akan ditambah," tegas Agus usai rapat, Senin (24/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjamin pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk PKH, dan BPNT tidak terganggu. Untuk Jawa Tengah, Agus menegaskan akan dikucurkan Rp 18,5 triliun.
"Total bantuan sosial Jateng Rp 11 triliun itu PKH dan bantuan BPNT. Belum yang PBI Rp 7,5 T. Kalau ditotal di Jateng (bansos) dari pemerintah pusat Rp 18,5 T," jelasnya.
Dia juga menyebut akan ada pembaruan data agar bantuan tepat sasaran. Menurutnya, ada warga yang terdata tapi sudah tidak di lokasi sebelumnya, bahkan luar negeri. Kemudian ada yang sudah meninggal dunia juga.
"Lagi mau dicek diuji lapangan, ada dugaan mereka bisa jadi TKI, KTP aktif tapi domisili luar. Bisa juga sudah meninggal, pindah lokasi, pindah tempat, mau identifikasi agar data tepat," tegasnya.
Dia juga menjelaskan di Jawa Tengah ada 923 desa masuk kategori miskin ekstrem. Bakal ada delapan desa yang dijadikan pilot project program graduasi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat.
Delapan desa tersebut adalah Desa Pesodongan Kabupaten Wonosobo, Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang, Desa Wlahar Kabupaten Brebes, Desa Kalisalak Kabupaten Banyumas, Desa Ngesrepbalong Kabupaten Kendal, Desa Kepuhsari Kabupaten Wonogiri, Desa Dimoro Kabupaten Grobogan, dan Desa Purwosari Kabupaten Magelang.
"Kita akan bikin model, di Jateng menurut ada 923 desa miskin ekstrem. Akan bikin model-model pemberantasan kemiskinan mulai dari delapan desa," tegasnya.
Agus juga menegaskan perintah Presiden Prabowo yaitu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem paling lambat tahun 2026.
"Kemiskinan ekstrem secara nasional di 2025 selesai maksimal 2026. Untuk kemiskinan, perintah Presiden tahun 2029 di angka 4,5 persen sampe 5 persen. Sekarang 8,57 persen," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, menambahkan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2024 adalah 9,58 persen. Jumlah tersebut turun dari tahun 2023 yang mencapai 10,77 persen. Dia pun mendukung program pemerintah karena konsepnya sama seperti yang akan dilakukan Pemprov Jateng.
"Tentu saja kami menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi piloting. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan," tegas Sumarno.
(apu/ams)
