.webp)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyerahkan penyelesaian pemblokiran rekening UD Pramono oleh kantor pajak ke Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Boyolali. Hal itu disampaikannya dalam dialog dengan para peternak di UD Pramono hari ini tadi.
"Yang kedua, tadi uangnya nggak bisa bayar karena (rekening) diblokir, ini ada Pak Gubernur. Pak Bupati sama Pak Gubernur bantu. Caranya gimana agar ini selesai. Pokoknya ada Bupati, ada Gubernur, ya kita minta dua minggu selesai. Kalau nggak selesai saya datang lagi ya," kata Zulkifli Hasan dalam sesi tanya jawab dengan peternak di UD Pramono, Mojosongo, Boyolali, Selasa (19/11/2024).
Hal itu disampaikan Zulkifli setelah mendengarkan aspirasi peternak, termasuk dari Pramono, pemilik UD Pramono yang rekeningnya diblokir karena permasalahan pajak. Zulkifli dan rombongan tiba di UD Pramono pukul 09.00 WIB. Hadir pula Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono dalam kesempatan itu mengungkapkan, usahanya sebagai pengepul susu agak terganggu karena rekeningnya diblokir kantor pajak. Imbasnya hingga hari ini pihaknya tidak bisa memberikan pinjaman kepada peternak, karena uangnya dari simpan pinjam digunakan untuk membayar susu peternak.
Pramono juga menyatakan, bantuan sambungan listrik untuk daya pendingin susu atau cooling unit, nanti bisa menghemat biaya. Pihaknya pun berjanji akan menaikkan harga pembelian susu dari peternak Rp 100 per liter, dari penghematan penggunaan listrik tersebut. Selama ini dia menggunakan diesel berbahan bakar Dexlite.
Pramono juga meminta bantuan cooling unit, agar bisa melayani peternak sapi perah secara maksimal. Dia mengungkapkan, selama ini banyak petani atau peternak yang ingin setor ke UD Pramono, tapi keterbatasan cooling unit, sehingga belum bisa melayani semuanya.
Menanggapi hal itu, Zulkufli Hasan menyatakan untuk masalah penyelesaian pemblokiran rekening milik Pramono, pihaknya minta kepada Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Boyolali untuk membantu menyelesaikannya.
Diwawancarai usai acara, Zulklifli Hasan kembali menegaskan untuk penyelesaian rekening milik Pramono yang diblokir kantor pajak diserahkan ke Gubernur dan Bupati. Pihaknya memberi waktu dua minggu untuk menyelesaikannya.
"Jadi kita bagi tugas. Pak Pramono ini rekeningnya masih diblokir, itu sebabnya nggak bisa membeli hasil peternak. Tadi sudah janji, Pak Gubernur dengan Bupati, paling lambat dua minggu menyelesaikan. Bagi tugas. Insyaallah selesai dua minggu," kata Zulkifli.
Terkait permintaan cooling unit dari Pramono, pihaknya menjanjikan akan membantunya. Pihaknya akan memberikan bantuan cooling unit senilai Rp 400 juta ke UD Pramono. Dalam waktu dua minggu, bantuan ini juga akan dikirimkan.
"Yang kedua, Pak Pramono (minta) alat pendingin, cooling, itu harganya Rp 400 juta, saya bantu Rp 400 juta uangnya dari Charlie (Muhammad Hatta), anggota DPR," jelas Zulhas.
Selain itu, pihaknya juga menjanjikan bantuan total senilai Rp 300 juta ke peternak yang hadir dalam acara tersebut. Ada sekitar 1.500 peternak yang hadir dalam acara itu.
Sementara itu Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan, akan menyelesaikan permasalahan pemblokiran pajak milik UD Pramono ini sesegera mungkin. Pihaknya akan mempertemukan kedua belah pihak.
"Kami tadi diberi waktu dua minggu akan dengan Pak Bupati Boyolali, kami akan menyelesaikan sesegera mungkin. Supaya aktivitas ataupun kegiatan daripada UD Pramono dalam hal pembelian susu ini cepet berjalan, normal kembali seperti biasanya. Ini kita upayakan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah perpajakan," ujar Nana diwawancarai di lokasi yang sama.
Menurutnya, terkait penyelesaian pajak UD Pramono ini sebenarnya dari awal sudah dilaksanakan baik dari Pemerintah Kabupaten Boyolali maupun Pemprov Jateng. Namun hal ini perlu proses. Pihaknya akan mempertemukan kembali kedua belah pihak yakni dari Kantor Pajak Pratama dan UD Pramono untuk mencari solusi.
"Akan kita pertemukan kembali, akan kami pertemukan untuk mencari solusi. Setiap masalah itu ada solusinya," imbuh dia.
Ditanya apakah akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak. Nana pun menjawab iya.
"Iya. Nanti kalau kira-kira di sini tidak bisa akan kita naikkan ke atas," pungkas Nana.
(rih/dil)
