.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan telah mendapat perintah agar Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara pada Januari 2025. Perintah itu disebut dari Presiden Joko Widodo.
"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024), dikutip dari detikNews.
Seperti diketahui, rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Mulanya sempat ada rencana pemindahan ini dilakukan sebelum 17 Agustus 2024, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas menyebut persiapan sarana prasarana untuk pemindahan ASN itu sebenarnya sudah selesai. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menyempurnakan kesiapan ekosistem IKN sebelum memindahkan ASN.
"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.
Kini, Azwar tengah mempersiapkan skema pemberangkatan. Hal itu termasuk insentif yang akan diberikan.
"Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabatan ini). Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," ujar Anas dengan nada bercanda.
Diberitakan detikNews sebelumnya, KemenPAN-RB merencanakan pemindahan ASN dilakukan sebelum 17 Agustus. Rencananya pada tahap awal akan ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.
Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.
"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).
(afn/dil)
