Warga Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Klaten meminta proyek Tol Jogja-Solo di desa mereka disetop. Warga menuntut berbagai infrastruktur termasuk jalan poros desa yang menyempit dikembalikan ukurannya.
"Seperti keputusan kita tempo hari, itu pekerjaan jalan tol, dari STA ke berapa saya tidak tahu, untuk dihentikan dahulu, tidak dilaksanakan dulu sebelum ada keputusan pasti," ungkap Ketua BPD Gatak, Hariyadi kepada wartawan usai mediasi di kantor desa yang dipimpin Camat Ngawen, Ana Fajriah Hidayati, Selasa (10/10/2023) siang.
Dijelaskan Hariyadi, mediasi belum berhasil menetapkan semua tuntutan warga. Dari empat poin aspirasi masyarakat Desa Gatak di sekitarnya, baru satu poin yang disetujui pihak pelaksana tol.
"Ada empat poin tuntutan yang disepakati baru satu, yaitu untuk saluran irigasi. Yang belum disepakati soal frontage, lebar jalan yang hanya tiga meter dan pengembalian jalan lingkar desa," jelas Hariyadi.
Menurut Hariyadi, tuntutan warga itu bukan mengada-ada karena hanya menuntut proyek dilakukan sesuai aturan. Untuk saluran irigasi yang akan disepakati selama ini ditutup.
"Jalur irigasi itu kan sekarang diuruk sehingga petani di timurnya tidak panen. Jadi akan dibuat saluran lagi, ini sudah disepakati," imbuh Hariyadi.
Koordinator warga, Sriyono menyampaikan dari empat tuntutan baru satu akan dipenuhi yaitu soal saluran irigasi. Untuk itu warga meminta proyek Tol Jogja-Solo dihentikan.
"Sebelum ada kesepakatan proyek diminta dihentikan dulu. Sampai sekarang juga masih dihentikan, belum ada pekerjaan," kata Sriyono.
Selain itu, sebut Sriyono, aspirasi warga tentang perlunya kompensasi bagi warga terdampak belum disampaikan. Yaitu warga yang tidak bisa menggarap sawahnya.
"Warga yang tidak bisa menggarap sawahnya sudah dua tahun. Juga warga yang mi soun produksinya terganggu oleh debu sehingga mutunya turun," pungkas Sriyono.
Tim pelaksana jalan PT Jasa Marga Jogja-Solo (JMJ), Dwi Yulianto menyampaikan mediasi ada yang berhasil dan ada yang belum. Warga yang belum bisa terima sudah diminta membuat surat.
"Warga yang belum terima kita minta buat surat yang kita akan naikkan ke kabupaten. Semua yang kita lakukan ada dasarnya, dasarnya rekomendasi teknis dimasukkan ke rencana teknis akhir (RTA), itu dasar pelaksanaan, kita tidak ngawur," papar Dwi kepada wartawan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(aku/ahr)