.webp)
Larangan media sosial dipakai untuk berjualan dan social commerce hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa akan berlaku pekan ini. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sudah menandatangani revisi peraturannya.
"Sudah saya teken kemarin sore, tinggal diundangkan, Kumham saya kira minggu ini selesai," kata Zulkifli saat ditemui wartawan di sela kegiatannya memantau harga di Pasar Johar Semarang, Selasa (26/9/2023).
Aturan yang dimaksud yaitu revisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan aturan itu, Tiktok Shop dkk tidak boleh jualan di platform media sosialnya dan harus memiliki platform sendiri untuk berjualan.
"Makanya kalau jadi social commerce harus sendiri. Ijin usaha sendiri. Social commerce seperti media TV, iklan, boleh. Tapi tidak boleh jadi toko. Jadi perbankan, minjemin uang, kredit juga, dagang juga, nggak boleh satu platform borong semua. Tidak dilarang, tapi diatur," terang Zulkifli.
Dengan aturan tersebut, dia berharap perdagangan bisa adil termasuk bagi yang berjualan online. "Kita harus atur agar perdagangan itu fair, bukan perdagangan bebas, yang kuat menang yang lemah mati. Oleh karena itu perdagangan melalui online kita atur," jelas Zulkifli.
Sementara itu dari pantauan detikJateng di aplikasi TikTok hari ini, fitur shop atau toko terlihat masih tersedia.
Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan sudah menegaskan akan menutup social commerce yang tidak mematuhi aturan. Sanksi ini sudah disepakati Menkominfo Budi Arie.
(dil/sip)
