.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana memakai jasa warga negara asing atau bule dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Terkait hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut hal itu masih wacana dan belum diputuskan.
"Ya belum diputuskan," kata Basuki kepada wartawan di Maguwoharjo, Sleman, Rabu (21/6/2023).
Basuki bilang, soal pengawas proyek keputusan ada di tangannya. Namun, sejauh ini Basuki menyebut tidak ada masalah dalam pembangunan IKN dengan melibatkan pengawas dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kan saya yang putusin. Ya selama ini kan sudah jalan semua yang nasional enggak ada masalah, tapi ya (mandor asing) cuma masih wacana," ucapnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di KN, Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Jokowi pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule.
Luhut mengungkapkan saat ini timnya sedang mengidentifikasi insentif dan modal pengembangan status tanah di IKN. Luhut menargetkan persoalan status tanah bisa diselesaikan pada 27 Juli 2023.
"Jadi tema insentif dan modal bisnis rencana pengembangan kawasan status tanah. Bapak-ibu, yang paling penting pertama bawah ini, nah ini yang kita selesaikan sekarang, saya kejar 27 Juli saya targetnya harus selesai," kata Luhut dilansir detikFinance pada Jumat (9/6).
Luhut menyebut timnya akan mengidentifikasi harga tanah yang dipakai, bagaimana pembeliannya hingga investor yang ingin masuk ke dalam. Ia menyebut negara Timur Tengah mulai tertarik dengan proyek IKN.
"Dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan bisa kita lakukan. Jadi kerja sama ini sekarang kita buka. Beberapa negara-negara dari Middle East yang juga akan masuk kita," katanya.
Luhut mengatakan sudah 2 kali mengecek progress pembangunan di IKN secara langsung. Ia sempat mempromosikan hal ini ke Singapura dan mendapat antusias yang bagus.
"Kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci," ujar Luhut.
Ia mengatakan untuk pengawasan pekerjaan sampai 17 Agustus nanti menggunakan petugas dari luar negeri. Ia ingin mendapatkan kualitas yang bagus.
"Oleh karena itu, saya melapor Bapak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, (pekerjaan) jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," pungkasnya.
(ahr/apl)
