.webp)
Ribuan warga miskin di wilayah Jawa Tengah (Jateng) sampai saat ini belum menikmati aliran listrik. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah pun membuat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada warga miskin.
Program ini menyasar 80.000 warga miskin yang sampai saat ini belum mendapatkan aliran listrik. Bantuan itu merupakan hasil raker Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI yang menyepakati penggunaan APBN untuk membantu 80.000 rumah tangga miskin yang belum teraliri listrik di Indonesia.
Sedangkan untuk wilayah Jateng sendiri mendapatkan jatah sebanyak 9.332 titik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk Jawa Tengah mendapatkan 9.332 titik, tersebar di 17 daerah. Untuk Kabupaten Purbalingga mendapatkan terbanyak 1.801 titik," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, MP Dwi Nugroho, saat penyalaan pertama program BPBL di Desa Bumisari Purbalingga, Senin (31/10/2022).
Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan belum mendapatkan aliran listrik di rumahnya. Padahal jaringan PLN sudah terdapat di daerah itu.
"Ini lebih karena beberapa hal seperti ketidakmampuan ekonomi, oleh karena itu upaya pemerintah untuk membantu permasalahan melalui program BPBL ini," ujarnya.
Nugroho menambahkan, hingga 23 Oktober 2022 dari jumlah yang yang sudah diajukan telah tersambung sebanyak 6.112 rumah tangga di Jawa Tengah. Pihaknya bersama PLN berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian penyambungan listrik program ini hingga akhir tahun anggaran 2022.
 Sebanyak 1801 rumah tangga tidak mampu belum berlistrik di Kabupaten Purbalingga mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Foto: Vandi Romadhon/detikJateng |
Untuk tahun 2023 mendatang program BPBL direncanakan akan terus dilanjutkan. Calon penerima menurutnya harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
"Tahun 2023 direncanakan akan bertambah penerimanya menjadi 83.000, untuk kriteria penerima calon penerima merupakan warga terdaftar dalam DTKS, berdomisili di daerah 3T atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi dari lurah atau pejabat setingkat desa," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto yang hadir meresmikan program itu mengatakan, BPBL merupakan amanat pemerintah, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan listrik.
"Masih ada yang belum teraliri listrik, rata-rata nyambung ke tetangga, itu jelas berbahaya," kata Rofik.
Warga Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Markini (62) yang menjadi salah satu penerima program bantuan mengaku bersyukur mendapat bantuan. Sebelumnya dia yang tinggal sendirian di rumahnya menggunakan lampu minyak untuk penerangan.
"Saya biasanya menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Seminggu habis minyak tanah satu liter. Ini sangat membantu," kata Markini.
(apl/aku)
