Subsidi BBM Bakal Ditambah Lagi, Erick Thohir: Apa Tepat Sasaran?

Pradito Rida Pertana - detikJateng
Kamis, 11 Agu 2022 15:32 WIB
Erick Thohir
Foto: Erick Thohir. (Anggi/detikcom)
Bantul -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyinggung soal subsidi BBM yang menyedot APBN hingga Rp 502 triliun. Ternyata jumlah itu masih kurang dan Pemerintah akan menambah alokasi subsidi BBM. Begini tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut Erick, pemerintah sudah memberikan subsidi cukup besar untuk listrik dan BBM. Menurutnya, tidak banyak negara yang melakukan kebijakan yang sama. Namun hingga kini harganya tidak turun-turun.

Erick menyinggung Indonesia telah melakukan impor minyak sejak tahun 2003. Saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tengah menghitung ulang berapa subsidi yang tepat untuk BBM.


"Nah inilah yang perlu menjadi pemikiran apalagi kita sudah impor minyak sejak 2003. Kita sudah impor minyak sejak 2003 di mana sebulan itu US$1,2 miliar. Berapa setahun? Nah, itulah yang sekarang mungkin apa yang disampaikan Bu Menkeu sedang menghitung ulang seperti apa," kata Erick saat mengunjungi Yayasan Ali Maksum Krapyak, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dalam rangka Halaqah Fikih Peradaban, Kamis (11/8/2022)..

Erick mencontohkan, saat ini harga BBM jenis Pertamax dengan harga BBM sejenis Pertamax yang dikeluarkan perusahaan swasta memiliki selisih harga hingga Rp 3 ribu per liter. Hal itu membuktikan bahwa harga Pertamax sebetulnya masih mendapat subsidi dari Pemerintah.

"Berarti Pertamax pun yang seharusnya harga pasar masih disubsidi Pemerintah. Pertanyaannya kembali, apakah sekarang subsidi yang diberikan Pemerintah sudah tepat sasaran? Apakah kita harus menutup mata memberikan subsidi kepada yang mampu? Sedangkan rakyat yang mayoritas yang memerlukan subsidi lebih," ucapnya.

"Ya ini mungkin yang sedang dicarikan jalan oleh Pemerintah, Ibu Menkeu, Pak Menteri ESDM, untuk keadilan itu ada jangan yang mampu terus disubsidi dan ini yang harus kita jawab bersama-sama," imbuh Erick.

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku siap melaksanakan apa pun keputusan dari Pemerintah soal subsidi BBM. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat.

"Tetapi saya yakin kebijakan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu jelas. Negara hadir dan juga keberpihakan kepada rakyat harus dijalankan," katanya.

"Pertanyaannya sampai mana kita harus mensubsidi yang mampu. Kita tidak mau bicara kesenjangan sosial, tapi subsidi tepat sasaran harus diberlakukan," lanjut Erick.

Dikutip dari detikFinance, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyinggung soal subsidi BBM yang menyedot APBN hingga Rp 502 triliun. Ternyata jumlah itu masih kurang. Pemerintah akan menambah alokasi subsidi BBM.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sehabis mengikuti rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sri Mulyani menjelaskan Pemerintah dan DPR sebelumnya sudah sepakat untuk menganggarkan subsidi untuk energi termasuk untuk Pertalite, Solar, LPG dan listrik mencapai Rp 502 triliun. Jumlah itu didapat setelah disepakati tambahan anggaran subsidi sebesar Rp 349,9 triliun.

"Jumlah tambahan subsidinya 349,9 triliun sehingga total seluruh subsidinya itu 502 triliun," tuturnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8).

Namun, subsidi sebesar Rp 502 triliun tersebut berdasarkan perhitungan untuk perkiraan volume konsumsi Pertalite mencapai 23 juta kilo liter (KL). Ternyata angka konsumsi itu bertambah setelah Menteri ESDM dan DPR melakukan estimasi.

"Sekarang ternyata sampai dengan Juli itu volumenya itu banyak banget naik. Sehingga estimasi menurut Pak Menteri ESDM dengan DPR waktu itu realisasinya itu bisa sampai 28 juta KL padahal kita anggarannya cuma 23 juta KL. Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan," terangnya.



Simak Video "Perluas Jangkauan UMKM, Erick Thohir Mau Bangun Sarinah Mini di Bandara"
[Gambas:Video 20detik]
(apl/rih)