Tolak Outsourcing, Tenaga Honorer di Jateng Minta Seleksi ASN Jalur Afirmasi

Afzan Nur Iman - detikJateng
Selasa, 09 Agu 2022 20:15 WIB
Audiensi forum tenaga honorer atau non-ASN Jateng di Kantor DPD Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Selasa (9/8/2022).
Audiensi forum tenaga honorer atau non-ASN Jateng di Kantor DPD Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Selasa (9/8/2022). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng
Semarang -

Sejumlah tenaga honorer atau non-ASN yang tergabung dalam Fornas Jateng mengadu ke Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah (DPD Jateng) terkait rencana penghapusan tenaga non-ASN. Mereka menolak rencana outsourcing.

"Jadi bahkan kemarin ketika ada wacana outsourcing itu bagi kami bukan pilihan yang bijak karena apa, kita berharap pemerintah membuka celah khusus membuat aturan-aturan baru yang sekiranya mengakomodir kita semua," kata Ketua Fornas Jateng Agus Priyono di Kantor DPD Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Selasa (9/8/2022).

Rencana penghapusan honorer pada November 2023 tertuang dalam SE Menpan RB No. B/185/M.SM.02.03/2022. Kemudian untuk tenaga teknis rendah seperti sopir, tenaga kebersihan, dan satpam instansi diperkenankan merekrut melalui pola outsourcing.


Dalam SE Menpan RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022, pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi non-ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) asal memenuhi syarat. Namun, kekhawatiran muncul mengingat tidak semua memenuhi kriteria tersebut.

Para tenaga honorer khawatir ketika nanti pola outsourcing akan digunakan. Terlebih banyak dari mereka selama ini tercatat sebagai sopir atau tenaga kebersihan.

"PPPK memiliki aturan main yang tersendiri banyak sekali non-ASN di Jateng itu tidak terakomodir di bidang itu," jelasnya.

Harapannya ada pengangkatan formasi khusus untuk non-ASN yang sudah lama mengabdi. Mereka meminta dilakukan seleksi menggunakan metode afirmasi.

"Kita sudah cukup lama mengabdi, kalau afirmasi jadi ada alokasi khusus atau nilai khusus untuk mereka. Jadi tidak murni hanya hasil ujian saja tapi juga ada masalah pengabdian waktunya," kata Agus.

Hadir di audiensi itu Kabid Mutasi BKD Jateng Raden Rara Utami Rahajeng. Dia menyebut soal peraturan pengangkatan pegawai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun dia yakin anggota legislatif bisa membawa aspirasi ini hingga Pemerintah Pusat.

"Pada kenyataan di lapangan banyak juga teman-teman yang tidak masuk menjadi syarat yang dipersyaratkan SE Menpan itu. Ini yang menjadi tujuan audiensi ini," katanya.

"PPPK itu kan kualitasnya memang untuk yang pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa dari pertanian yang diangkat. Jadi ini mungkin yang belum ada titik temu kondisi di lapangan seperti apa," jelasnya.



Simak Video "ASN yang Tendang Motor Wanita Hingga Jatuh Diamankan Polisi!"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/ahr)