Pemkab Klaten merencanakan anggaran APBD 2023 sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran sebesar itu diusulkan untuk kegiatan yang masih fokus pada upaya pemulihan pasca-pandemi COVID mereda.
"COVID dan pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas. Rinciannya di organisasi pemerintah daerah (OPD)," jelas Bupati Klaten Sri Mulyani usai rapat paripurna penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2023 di DPRD Klaten, Rabu (13/7/2022).
Mulyani menyebut saat ini COVID-19 masih harus diwaspadai. Masyarakat juga diminta tetap waspada.
"Kita lihat kondisi masing-masing, kalau rawan tertular lebih baik menggunakan masker. Baik di dalam dan luar ruangan," ujarnya.
Dikatakan Mulyani, Klaten masuk PPKM level 1 dengan kelonggaran yang diberikan. Anak sekolah pun mulai bisa tatap muka tetapi protokol kesehatan harus tetap dilakukan.
"Anak-anak juga mulai tatap muka 100 persen, para penyelenggara sekolah harus tetep melaksanakan prokesnya. Kita sudah dimatangkan dua tahun lebih, saya kira sudah mampulah," imbuh Mulyani.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Klaten Jajang Prihono mengatakan fokus di tahun 2023 masih soal pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Anggaran yang diusulkan dalam APBD 2023 nilainya sama dengan tahun ini.
"Ini kan masih plafon sementara jadi sama dengan tahun ini di angka Rp 2,5 triliun. Termasuk belanja pegawai dan lainnya, tapi ini kan masih berubah," papar Jajang kepada wartawan.
Alokasi terbesar, jelas Jajang, masih di sektor infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud berkaitan dengan pemulihan ekonomi.
"Fokus di infrastruktur yang berkaitan pemulihan ekonomi. Terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan yang masih 14,49 yang targetnya 12,8 persen," imbuh Jajang.
Angka kemiskinan itu, sebut Jajang, naik karena dampak pandemi. Pemkab berupaya menekan angka kemiskinan tersebut.
"Akan kita kejar karena indikator utama itu. Jadi 2023 semua kegiatan diarahkan kesana (pemulihan ekonomi) di samping kegiatan yang sifatnya wajib juga dilakukan," imbuhnya.
Simak Video "Video Kemendagri Mau Cek Dulu Kemampuan APBD untuk Danai Pilkada Ulang"
(rih/sip)