Sederet program Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang jadi sorotan usai munculnya petisi yang dibuat warga di platform change.org. Berikut isi lengkap petisi itu, yang saat ini telah mendapat ribuan tanda tangan dukungan.
Dilihat dari laman Change.org, petisi berjudul 'Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien Masalahnya' itu dibuat oleh Farrah Diba pada Rabu (14/10) pekan lalu. Hingga pukul 11.00 WIB hari ini, petisi itu telah mendapat 4.345 tanda tangan terverifikasi. Ini isi lengkapnya petisi tersebut.
Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien Masalahnya
Ditujukan kepada: Wali Kota Semarang beserta jajaran Pemerintah Kota Semarang
Kami, warga Kota Semarang, mendukung berbagai program Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan keluarga melalui Gerakan PKK.
Namun dalam pelaksanaannya, kami merasakan bahwa beberapa kegiatan masih memerlukan kehadiran masyarakat secara rutin dalam berbagai pertemuan. Bagi banyak warga, terutama ibu yang bekerja, pelaku UMKM, keluarga dengan anak kecil, lansia, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan, mekanisme seperti ini menjadi tantangan tersendiri.
Kami percaya bahwa tujuan program tetap dapat tercapai melalui sistem yang lebih sederhana, efisien, dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta pelayanan publik modern. Fokus utama seharusnya adalah tercapainya tujuan program, bukan banyaknya kegiatan yang harus dihadiri masyarakat.
1. Pemilahan sampah dilakukan secara mandiri di setiap rumah
Kami mendukung program pemilahan sampah. Namun kami mengusulkan agar setiap rumah tangga melakukan pemilahan secara mandiri tanpa harus berkumpul untuk memilah bersama-sama.
Sampah yang telah dipilah dapat dikelola melalui salah satu atau kombinasi beberapa sistem berikut:
- pengambilan door to door oleh petugas kebersihan yang direkrut langsung oleh pemkot, petugas bank sampah, atau mitra resmi sesuai jadwal;
- penyediaan drop point atau titik pengumpulan kecil yang mudah dijangkau warga di setiap lingkungan;
- penyediaan titik pengumpulan tetap di bank sampah, kantor kelurahan, atau fasilitas umum lainnya.
Apabila diberikan insentif, pencatatan dapat dilakukan menggunakan nomor rumah, QR Code, atau sistem digital sehingga masyarakat tetap memperoleh poin atau tabungan tanpa harus menghadiri kegiatan rutin.
Tugas-tugas yang bersifat operasional dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah atau petugas yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya. Sehingga pengurus PKK dapat lebih berfokus pada fungsi koordinasi, edukasi, penyampaian aspirasi masyarakat, dan pemberdayaan keluarga.
2. Pengelolaan minyak jelantah dibuat lebih praktis
Kami mengusulkan agar pengumpulan minyak jelantah dilakukan melalui mekanisme yang mudah diakses masyarakat, seperti:
- pengambilan door to door oleh petugas atau mitra resmi sesuai jadwal;
- penyediaan drop point atau titik pengumpulan tetap di kelurahan, bank sampah, SPBU, atau fasilitas umum lainnya.
Sistem insentif berupa tabungan, poin, uang hasil penjualan, atau penukaran dengan kebutuhan pokok, bisa tetap diterapkan agar masyarakat semangat mengumpulkan jelantah. Pencatatan insentif dapat dilakukan menggunakan sistem digital maupun administrasi sederhana berdasarkan identitas rumah, sehingga masyarakat tidak perlu hadir dalam kegiatan rutin hanya untuk menyetor minyak jelantah.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkat karena sistem menjadi lebih mudah, praktis, dan tetap memberikan manfaat ekonomi.
3. Pengelolaan Taman TOGA dipusatkan di tingkat kelurahan
Kami mendukung keberadaan Taman Tanaman Obat Keluarga sebagai sarana edukasi, penghijauan, dan penyediaan tanaman obat bagi masyarakat.
Namun kami mengusulkan agar Taman TOGA dipusatkan sebagai taman percontohan di tingkat kelurahan yang dikelola oleh dinas atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau, atau melalui mekanisme pengelolaan resmi yang ditetapkan Pemerintah Kota.
Dengan demikian:
- kualitas taman dapat lebih terjaga;
- koleksi tanaman menjadi lebih lengkap;
- taman dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi masyarakat;
- perawatan menjadi lebih berkelanjutan;
- warga tidak terbebani kewajiban perawatan rutin taman komunal.
4. Penggunaan seragam PKK dibuat lebih fleksibel
Kami mengusulkan agar penggunaan seragam PKK tidak diwajibkan pada pertemuan rutin tingkat RT.
Seragam tetap dapat digunakan pada acara resmi seperti pelantikan, Hari Kesatuan Gerak PKK, kunjungan resmi, maupun kegiatan representatif lainnya.
Dalam kondisi ekonomi yang masih menantang, kewajiban membeli berbagai jenis seragam dapat menjadi beban tambahan bagi sebagian keluarga. Fleksibilitas penggunaan seragam diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa mengurangi identitas maupun tujuan Gerakan PKK.
(dil/apl)