Muncul Petisi Kritik Program PKK di Semarang, Begini Curhat Kader

Muncul petisi di media sosial yang mengkritik beban program Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang. Para kader dan pengurus PKK pun mengeluhkan sejumlah program yang dinilai tidak efisien.

Petisi tersebut diunggah akun Threads @ajengpuwinataw pada Kamis (15/10/2026). Dilihat detikJateng pada Selasa (20/10) petisi tersebut dibuat oleh Farrah Diba di platform change.org pada Rabu (14/10) dan mendapat 4.233 tanda tangan per malam ini pukul 20.37 WIB.

Petisi ditujukan kepada Wali Kota Semarang. Ada 7 hal yang disoroti, yakni:

1. Pemilahan sampah dilakukan secara mandiri di setiap rumah: Pembuat petisi mengusulkan agar setiap rumah tangga melakukan pemilahan secara mandiri tanpa harus berkumpul untuk memilah bersama-sama.

2. Pengelolaan minyak jelantah dibuat lebih praktis: Pembuat petisi mengusulkan agar pengumpulan minyak jelantah dilakukan melalui mekanisme yang mudah diakses masyarakat dan juga ada insentif.

3. Pengelolaan Taman TOGA dipusatkan di tingkat kelurahan: Pembuat petisi mengusulkan adanya taman percontohan.

4. Penggunaan seragam PKK dibuat lebih fleksibel: Pembuat petisi meminta agar penggunaan seragam PKK tidak diwajibkan pada pertemuan rutin tingkat RT.

5. Penyederhanaan Tata Laksana dan Administrasi PKK: Pembuat meminta evaluasi terhadap tata laksana dan administrasi PKK agar lebih sederhana, efektif, dan tidak membebani pengurus maupun kader.

6. Peninjauan Kembali Beban Kerja Pengurus PKK: Meminta kegiatan dan tugas PKK ditinjau ulang sesuai kapasitas dan kemampuan kader.

7. Program JKN dan Posyandu: Pembuat meminta agar pelibatan kader sesuai kebutuhan tanpa membebankan pekerjaan teknis.

"Kami merasakan bahwa beberapa kegiatan masih memerlukan kehadiran masyarakat secara rutin dalam berbagai pertemuan. Bagi banyak warga, terutama ibu yang bekerja, pelaku UMKM, keluarga dengan anak kecil, lansia, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan, mekanisme seperti ini menjadi tantangan tersendiri," petikan dari petisi itu.

Keluh Kesah Kader PKK

Dimintai tanggapan soal adanya petisi tersebut, salah satu pengurus PKK tingkat RT di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Septi, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Farrah tersebut bukanlah barang baru. Kondisi tersebut sudah berlangsung menahun.

"Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Farrah Diba itu tuh bukan sesuatu yang baru. Itu tuh keresahan yang sudah lama sebenarnya. Cuman sekarang jadi ada turning point-nya karena ada yang berani bersuara," kata Septi saat dihubungi detikJateng malam ini.

"Jadi ada yang berani bersuara di publik. Selama ini kan cuman jadi obrolan-obrolan di tukang sayur aja. Tapi terus ini jadi isu yang lumayan besar karena ada yang ngomong di publik," lanjutnya.

Meski setuju dengan petisi tersebut, Septi tidak menyangkal dirinya cukup senang dengan kegiatan PKK. Namun, menurutnya, tata kelolanya yang perlu dibenahi.

"Tetapi memang menurut saya, dari dulu tata kelolanya di PKK ini yang yang perlu dibenahi gitu. Memang agak melelahkan gitu atau ada hal-hal yang kadang nggak relate," ungkapnya yang juga menjadi kader PKK setempat sejak 2014 silam.

Salah satu program PKK Kota Semarang yang disorot Septi adalah soal administrasi yang masih diinput secara manual. Mereka menyebut buku tersebut 'buku hijau' seharga sekitar Rp 100 ribu per bendel.

"Jadi kayak kan belum lama nih baru bulan lalu atau dua bulan lalu tuh ada lomba administrasi PKK. Jadi RT ada sendiri dawis, tiap dawis itu punya sekitar lima bendel buku yang tebal-tebal gitu yang itu kita (kas PKK) beli," bebernya.

"Diharapkan sih setiap tahun membeli karena tiap tahun datanya baru. Nah, kita bayangkan loh, Mas. Tiap tahun itu buku tulis itu ada data-data misalnya keluarga, data warga, data macam-macam tiap jenisnya. Tapi di situ itu ditulis semua data detail tiap satu KK. Belum data KB, ya, ada sendiri lagi," imbuhnya.

Padahal, katanya, sudah ada laman yang menampung data, yakni Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK. Dia pun mempertanyakan urgensi menginput data secara manual di 'buku hijau' itu.

"Orang kita di PKK itu sudah input yang namanya SIM PKK. SIM PKK itu kan memang memuat data-data warga. Nah kan jadi nggak nyambung toh, Mas? Kita data sudah diminta untuk digital, kemungkinan untuk terintegrasi semua data, lah kok lomba ini jek (masih) lomba administrasi sing (yang) tulisan berlembar-lembar. Jadi gak nyambung," tuturnya.

Soal pemilahan sampah dan pengumpulan minyak jelantah, bagi Septi, seharusnya menjadi kegiatan edukasi kepada warga. Bukan berbentuk 'tugas'.

"Kalau pilah sampah itu sebenarnya kan bagus, pemanfaatan minyak jelantah. Itu sebelum ada program ini malah di kelompokku sudah membuat itu. Akhirnya yang tak lihat itu kenapa jadi ujug-ujug langsung kayak jadi tugas, bukan penyadaran yang kuat dulu ke warga. Ada sosialisasi, edukasi," jelasnya.

Septi mengatakan, pengurusnya tidak mewajibkan untuk mengenakan seragam PKK. Satu waktu, kebijakan mewajibkan kader PKK mengenakan seragam saat kegiatan diusulkan di pengurusnya, tetapi Septi tolak.

"Nek di tempatku nggak ada (kewajiban mengenakan seragam PKK). Kalau dulu itu hampir akan dibuat seperti itu, tapi tak protes karena ini kan kegiatan sosial ya," katanya.

Sebagai wanita karier, Septi tidak ambil pusing dengan padatnya kegiatan PKK. Sebab, dirinya berani izin jika masih ada kerjaan.

"Nggak yang kemudian menyita sekali karena itu kan tergantung bagaimana mengatur flow-nya ya. Kayak aku kan pengurus PKK di RT dan kemudian juga karena pengurus utama PKK di RT itu harus aktif di RW," sebutnya.

"Nah, kalau mau ngikutin itu terus-menerus, Mas, itu tiap minggu kita kegiatan nggak bisa weekend-an, nggak bisa yang lain gitu. Padahal kayak kita kan kerjaan kadang weekend. Nah, kalau saya sih nggak begitu ambil pusing. Misalkan saya ada kerjaan ya saya nggak bisa datang gitu aja," sambungnya.