.webp)
Sederet program Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang jadi sorotan usai munculnya petisi yang dibuat warga di platform change.org. Berikut isi lengkap petisi itu, yang saat ini telah mendapat ribuan tanda tangan dukungan.
Dilihat dari laman Change.org, petisi berjudul 'Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien Masalahnya' itu dibuat oleh Farrah Diba pada Rabu (14/10) pekan lalu. Hingga pukul 11.00 WIB hari ini, petisi itu telah mendapat 4.345 tanda tangan terverifikasi. Ini isi lengkapnya petisi tersebut.
Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien Masalahnya
Ditujukan kepada: Wali Kota Semarang beserta jajaran Pemerintah Kota Semarang
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kami, warga Kota Semarang, mendukung berbagai program Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan keluarga melalui Gerakan PKK.
Namun dalam pelaksanaannya, kami merasakan bahwa beberapa kegiatan masih memerlukan kehadiran masyarakat secara rutin dalam berbagai pertemuan. Bagi banyak warga, terutama ibu yang bekerja, pelaku UMKM, keluarga dengan anak kecil, lansia, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan, mekanisme seperti ini menjadi tantangan tersendiri.
Kami percaya bahwa tujuan program tetap dapat tercapai melalui sistem yang lebih sederhana, efisien, dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta pelayanan publik modern. Fokus utama seharusnya adalah tercapainya tujuan program, bukan banyaknya kegiatan yang harus dihadiri masyarakat.
1. Pemilahan sampah dilakukan secara mandiri di setiap rumah
Kami mendukung program pemilahan sampah. Namun kami mengusulkan agar setiap rumah tangga melakukan pemilahan secara mandiri tanpa harus berkumpul untuk memilah bersama-sama.
Sampah yang telah dipilah dapat dikelola melalui salah satu atau kombinasi beberapa sistem berikut:
- pengambilan door to door oleh petugas kebersihan yang direkrut langsung oleh pemkot, petugas bank sampah, atau mitra resmi sesuai jadwal;
- penyediaan drop point atau titik pengumpulan kecil yang mudah dijangkau warga di setiap lingkungan;
- penyediaan titik pengumpulan tetap di bank sampah, kantor kelurahan, atau fasilitas umum lainnya.
Apabila diberikan insentif, pencatatan dapat dilakukan menggunakan nomor rumah, QR Code, atau sistem digital sehingga masyarakat tetap memperoleh poin atau tabungan tanpa harus menghadiri kegiatan rutin.
Tugas-tugas yang bersifat operasional dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah atau petugas yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya. Sehingga pengurus PKK dapat lebih berfokus pada fungsi koordinasi, edukasi, penyampaian aspirasi masyarakat, dan pemberdayaan keluarga.
2. Pengelolaan minyak jelantah dibuat lebih praktis
Kami mengusulkan agar pengumpulan minyak jelantah dilakukan melalui mekanisme yang mudah diakses masyarakat, seperti:
- pengambilan door to door oleh petugas atau mitra resmi sesuai jadwal;
- penyediaan drop point atau titik pengumpulan tetap di kelurahan, bank sampah, SPBU, atau fasilitas umum lainnya.
Sistem insentif berupa tabungan, poin, uang hasil penjualan, atau penukaran dengan kebutuhan pokok, bisa tetap diterapkan agar masyarakat semangat mengumpulkan jelantah. Pencatatan insentif dapat dilakukan menggunakan sistem digital maupun administrasi sederhana berdasarkan identitas rumah, sehingga masyarakat tidak perlu hadir dalam kegiatan rutin hanya untuk menyetor minyak jelantah.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkat karena sistem menjadi lebih mudah, praktis, dan tetap memberikan manfaat ekonomi.
3. Pengelolaan Taman TOGA dipusatkan di tingkat kelurahan
Kami mendukung keberadaan Taman Tanaman Obat Keluarga sebagai sarana edukasi, penghijauan, dan penyediaan tanaman obat bagi masyarakat.
Namun kami mengusulkan agar Taman TOGA dipusatkan sebagai taman percontohan di tingkat kelurahan yang dikelola oleh dinas atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau, atau melalui mekanisme pengelolaan resmi yang ditetapkan Pemerintah Kota.
Dengan demikian:
- kualitas taman dapat lebih terjaga;
- koleksi tanaman menjadi lebih lengkap;
- taman dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi masyarakat;
- perawatan menjadi lebih berkelanjutan;
- warga tidak terbebani kewajiban perawatan rutin taman komunal.
4. Penggunaan seragam PKK dibuat lebih fleksibel
Kami mengusulkan agar penggunaan seragam PKK tidak diwajibkan pada pertemuan rutin tingkat RT.
Seragam tetap dapat digunakan pada acara resmi seperti pelantikan, Hari Kesatuan Gerak PKK, kunjungan resmi, maupun kegiatan representatif lainnya.
Dalam kondisi ekonomi yang masih menantang, kewajiban membeli berbagai jenis seragam dapat menjadi beban tambahan bagi sebagian keluarga. Fleksibilitas penggunaan seragam diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa mengurangi identitas maupun tujuan Gerakan PKK.
5. Penyederhanaan Tata Laksana dan Administrasi PKK
Kami mengusulkan agar Pemerintah Kota Semarang bersama Tim Penggerak PKK melakukan evaluasi terhadap tata laksana dan administrasi PKK agar lebih sederhana, efektif, dan tidak membebani pengurus maupun kader.
Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Administrasi pengurus dibatasi menjadi 2 administrasi inti, yaitu:
- Administrasi keanggotaan dan kegiatan.
- Administrasi keuangan dan pertanggungjawaban;
- Administrasi tambahan yang tidak diwajibkan oleh peraturan agar dikaji ulang, digabungkan, atau dihapus;
- Menggabungkan atau mengurangi administrasi yang memiliki fungsi serupa sehingga menghindari pencatatan berulang dan laporan yang tumpang tindih;
- Memanfaatkan sistem administrasi digital untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan.
6. Peninjauan Kembali Beban Kerja Pengurus PKK
Kami mengusulkan agar Pemerintah Kota Semarang bersama Tim Penggerak PKK melakukan peninjauan kembali terhadap beban kerja pengurus PKK agar tetap proporsional dengan peran PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang didukung oleh partisipasi sukarela.
Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- mengevaluasi seluruh tugas pengurus agar sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan waktu para kader;
- Tugas administrasi teknis yang dapat dikerjakan oleh petugas profesional dialihkan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya;
- Pengurus PKK difokuskan pada koordinasi, penyampaian aspirasi, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Program JKN dan Posyandu
Kami mengusulkan agar program JKN dan posyandu dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- Pelaksanaan teknis, pencatatan kesehatan, pelaporan, dan pelayanan dilakukan oleh tenaga atau petugas terkait sesuai ketentuan;
- Libatkan kader PKK sesuai kebutuhan dan kemampuan, tanpa membebankan seluruh pekerjaan teknis kepada pengurus;
- Perkuat peran dinas kesehatan dan puskesmas dalam pembinaan, pendampingan, serta evaluasi program
Harapan Kami
Melalui petisi ini, kami tidak bermaksud mengurangi semangat gotong royong maupun menolak program-program Pemerintah Kota Semarang.
Sebaliknya, kami mengajak Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program agar lebih efektif, efisien, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kami percaya bahwa dengan sistem yang lebih sederhana, masyarakat tetap dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendukung program pemerintah tanpa mengurangi waktu produktif maupun tanggung jawab terhadap pekerjaan dan keluarga.
Kami mengajak seluruh warga Kota Semarang yang memiliki harapan yang sama untuk mendukung petisi ini agar aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan Program PKK dan pelayanan publik di Kota Semarang.
Mari bersama-sama mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil untuk Kota Semarang yang semakin baik.
Curhat Kader PKK di Kota Semarang
Diberitakan sebelumnya, salah satu pengurus PKK tingkat RT di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Septi, mengatakan bahwa yang disampaikan Farrah dalam petisi itu bukanlah hal yang baru.
"Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Farrah Diba itu tuh bukan sesuatu yang baru. Itu tuh keresahan yang sudah lama sebenarnya. Cuman sekarang jadi ada turning point-nya karena ada yang berani bersuara," kata Septi saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/10/2026) malam.
"Jadi ada yang berani bersuara di publik. Selama ini kan cuman jadi obrolan-obrolan di tukang sayur aja. Tapi terus ini jadi isu yang lumayan besar karena ada yang ngomong di publik," lanjutnya.
Meski setuju dengan petisi tersebut, Septi tidak menyangkal dirinya cukup senang dengan kegiatan PKK. Namun, menurut dia, tata Kelola PKK perlu dibenahi.
"Memang menurut saya, dari dulu tata kelolanya di PKK ini yang yang perlu dibenahi gitu. Memang agak melelahkan gitu atau ada hal-hal yang kadang nggak relate," ujar Septi yang juga menjadi kader PKK setempat sejak 2014.
Salah satu program PKK Kota Semarang yang disorot Septi ialah soal administrasi yang masih diinput secara manual. Mereka menyebut buku tersebut, 'buku hijau', seharga sekitar Rp 100 ribu per bendel.
"Jadi kayak kan belum lama nih baru bulan lalu atau dua bulan lalu tuh ada lomba administrasi PKK. Jadi RT ada sendiri dawis, tiap dawis itu punya sekitar lima bendel buku yang tebal-tebal gitu yang itu kita (kas PKK) beli," kata dia.
"Diharapkan sih setiap tahun membeli karena tiap tahun datanya baru. Nah, kita bayangkan loh, Mas. Tiap tahun itu buku tulis itu ada data-data misalnya keluarga, data warga, data macam-macam tiap jenisnya. Tapi di situ itu ditulis semua data detail tiap satu KK. Belum data KB, ya, ada sendiri lagi," imbuhnya.
Padahal, kata Septi, sudah ada laman yang menampung data, yakni Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK. Dia pun mempertanyakan urgensi menginput data secara manual di 'buku hijau' itu.
"Orang kita di PKK itu sudah input yang namanya SIM PKK. SIM PKK itu kan memang memuat data-data warga. Nah kan jadi nggak nyambung toh, Mas? Kita data sudah diminta untuk digital, kemungkinan untuk terintegrasi semua data, lah kok lomba ini jek (masih) lomba administrasi sing (yang) tulisan berlembar-lembar. Jadi gak nyambung," tuturnya.
Soal pemilahan sampah dan pengumpulan minyak jelantah, menurut Septi, seharusnya menjadi kegiatan edukasi kepada warga. Bukan berbentuk 'tugas'.
"Kalau pilah sampah itu sebenarnya kan bagus, pemanfaatan minyak jelantah. Itu sebelum ada program ini malah di kelompokku sudah membuat itu. Akhirnya yang tak lihat itu kenapa jadi ujug-ujug langsung kayak jadi tugas, bukan penyadaran yang kuat dulu ke warga. Ada sosialisasi, edukasi," ujar dia.
Septi mengatakan, pengurus tidak mewajibkan untuk mengenakan seragam PKK. Pernah ada usulan soal kebijakan mewajibkan kader PKK mengenakan seragam saat kegiatan, tetapi Septi menolak.
"Nek (kalau) di tempatku nggak ada (kewajiban mengenakan seragam PKK). Kalau dulu itu hampir akan dibuat seperti itu, tapi tak (saya) protes karena ini kan kegiatan sosial ya," katanya.
Sebagai wanita karier, Septi tidak ambil pusing dengan padatnya kegiatan PKK. Sebab, dirinya berani izin dari kegiatan PKK jika masih ada kerjaan.
"Nggak yang kemudian menyita sekali karena itu kan tergantung bagaimana mengatur flow-nya ya. Kayak aku kan pengurus PKK di RT dan kemudian juga karena pengurus utama PKK di RT itu harus aktif di RW," sebutnya.
"Nah, kalau mau ngikutin itu terus-menerus, Mas, itu tiap minggu kita kegiatan nggak bisa weekend-an, nggak bisa yang lain gitu. Padahal kayak kita kan kerjaan kadang weekend. Nah, kalau saya sih nggak begitu ambil pusing. Misalkan saya ada kerjaan ya saya nggak bisa datang gitu aja," sambungnya.
Senada juga disampaikan pengurus PKK RT di Jangli, Tembalang, Rita. Dia juga mengeluh soal administrasi pendataan warga oleh PKK secara manual. Di dawisnya, tiga 'buku hijau' harus terisi data per warga secara detail.
"Kemudian nomor 5 (di petisi). Kalau mau tahu, kapan-kapan coba lihat aja ke administrasi RT atau dawis itu ada tiga buku yang harus kami kerjakan. Dan salah satunya yang paling menurut saya itu paling gila," ungkapnya saat dihubungi, Selasa (20/10/2026) malam.
"Itu buat apa sih gitu tuh? Mencatat nama, NIK, alamat, pekerjaan, detail banget dan itu per gundul ya. Jadi misalnya dalam satu KK itu ada empat nama, dia harus menginput nama ditulis tangan, kemudian NIK. Loh itu pegel kayak gitu. Itu tiap tahun ganti buku," sambungnya.
Penginputan manual itu menurut Rita tumpang tindih dengan adanya SIM PKK. Sebab menurutnya hal tersebut menjadi pekerjaan yang muspra.
Harap Pertemuan Dikurangi
Kader PKK di Pedurungan, Santi, menilai pertemuan kader PKK sebaiknya tidak dilakukan per dawis (dasawisma), hanya per RT. Dia juga mengusulkan agar dilakukan kajian teknis lebih lanjut soal pemilihan sampah.
"Dalam satu bulan cukup satu pertemuan PKK RT, tidak perlu pertemuan dawis. Pilah sampah perlu dikaji teknisnya agar tidak jadi sampah menumpuk selama menunggu periode pengumpulan," kata Santi melalui pesan singkat kepada detikJateng malam ini.
Santi pun mengeluhkan banyak program PKK. Seperti halnya pengisian data warga yang masih dilakukan secara manual.
"Kegiatan yang berlebihan atau memberatkan adalah pengisian data administrasi manual, petugas jentik per dawis tiap minggu, taman Toga, pilah sampah, dan pelaporan onlinenya tiap bulan," pungkasnya.
