.webp)
Sekitar 70 persen sampah di Jawa Tengah (Jateng) disebut belum terkelola secara optimal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pun menyiapkan pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Hal itu fisampaikan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. Ia mengatakan, saat ini produksi sampah di Jateng mencapai sekitar 6,4 juta ton per tahun. Namun, baru sekitar 30 persen yang tertangani.
"Jawa Tengah menghasilkan hampir 6,4 juta ton sampah per tahun. Namun, baru sekitar 30 persen yang terkelola, sementara sisanya masih belum tertangani secara optimal. Artinya, sekitar 70 persen sampah kita masih belum maksimal dikelola. Ini yang sedang kita kejar,"," kata Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, Pemprov Jateng menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal untuk mengembangkan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (waste to energy).
"Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik," ujarnya.
Selain waste to energy, Pemprov Jateng juga mendorong pengolahan berbasis refuse derived fuel (RDF) di sejumlah daerah. Luthfi menyebut, strategi penanganan sampah disesuaikan dengan volume timbulan di masing-masing wilayah.
"Wilayah dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari akan menggunakan pendekatan regional. Sementara daerah dengan timbulan lebih kecil diarahkan ke pengolahan berbasis RDF," terangnya
Saat ini, tambahnya, RDF telah berjalan di tiga kabupaten di Jateng. Rencananya, program itu akan diperluas ke enam kabupaten lainnya.
"Yang (produksi sampahnya) tidak seribu ton, kita sudah ada tiga kabupaten melakukan RDF bekerja sama dengan semen, yaitu Banyumas, Cilacap, dan Magelang. Kemudian enam kabupaten sedang menuju RDF," ungkapnya.
Luthfi menegaskan, percepatan penanganan sampah tersebut merupakan bagian dari target nasional untuk mencapai zero sampah pada 2029.
"Targetnya jelas, sesuai RPJMN, pada 2029 harus zero sampah. Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Satgas Sampah untuk menjabarkan perintah Bapak Presiden," tuturnya.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang ikut hadir dalam penandatanganan kesepakatan di Kantor Gubernur Jateng, Sabtu (28/3) lalu itu pun menilai langkah tersebut penting untuk menjawab persoalan sampah, terutama di wilayah dengan timbulan tinggi seperti Semarang Raya.
"Juga selaras dengan fokus pemerintah pusat yang tengah mendorong peningkatan pengelolaan sampah dan penghapusan praktik open dumping di daerah," kata dia.
Namun, ia mengingatkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik membutuhkan waktu cukup panjang, dengan masa konstruksi minimal tiga tahun.
"Selama masa transisi, pemerintah daerah harus tetap melakukan upaya pengurangan dan pengolahan sampah melalui berbagai teknologi yang tersedia," pintanya.
