Warga Banyumas Desak Tambang Granit di Bukit Jenar Ditutup Total

Sejumlah warga Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, menggeruduk gedung DPRD Banyumas. Dalam aksi demo tersebut, warga mendesak pemerintah menutup penambangan batu granit di Bukit Jenar secara permanen.

Koordinator aksi Gerakan Musyawarah Masyarakat Baseh (Murba), Budi Tartanto, mengatakan warga sudah bertahun-tahun menanggung dampak kerusakan lingkungan akibat operasi tambang di kaki Gunung Slamet tersebut.

"Empat tahun warga Baseh bersabar. Tambang ini meninggalkan kerusakan alam yang besar. Setiap musim hujan kami selalu cemas karena risiko bencana makin tinggi," kata Budi saat ditemui wartawan di sela aksi, Selasa (9/12/2025).

Budi menyebut aktivitas tambang telah menyebabkan kerugian material dan ekologis. Di antaranya 19 kolam ikan milik warga rusak akibat sedimentasi dan endapan lumpur dari area tambang.

"Air menjadi keruh dan kualitasnya menurun. Lalu 24 hektare sawah tertimbun pasir, kerikil, dan sedimentasi, sehingga struktur tanah rusak dan tidak lagi subur, serta ancaman hilangnya mata air yang selama ini digunakan lebih dari 100 KK untuk kebutuhan sehari-hari," ujar dia.

Menurut Budi, material pasir, lumpur, dan batu yang terbawa hujan disebut mengancam keselamatan pengguna jalan.

"Ini bukan hanya soal kerusakan sawah dan kolam, ini ancaman ekologis. Jika dibiarkan, krisis air bersih bisa terjadi di Baseh," jelasnya.

Warga juga membandingkan kondisi Baseh dengan sejumlah wilayah Jawa Tengah yang pernah mengalami bencana longsor dan banjir bandang.

"Kami tidak ingin Baseh menjadi Majenang berikutnya atau seperti Pandanarum, Sirampog, bahkan bencana besar seperti di Sumatera. Kekhawatiran kami bukan tanpa alasan," ucap Budi.

Dalam tuntutannya, warga meminta Bupati Banyumas, DPRD Banyumas, dan Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan menutup permanen aktivitas penambangan tersebut.

"Penutupan sementara saja tidak cukup, harus tegas ditutup permanen. Ada dugaan ketidakberesan perizinan dan pembiaran selama lebih dari empat tahun," kata Budi.

"Normalisasi kembali sawah dan kolam warga yang tertimbun material tambang. Ganti rugi bagi petani dan pemilik kolam atas kerugian produksi dan kerusakan lahan," sambungnya.

Aksi demo itu kemudian direspons pihak DPRD Banyumas dengan mengajak warga audiensi secara tertutup.

Respons Dinas ESDM

Sementara itu Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Slamet Selatan, Mahendra Dwi Atmoko menyatakan tambang yang diprotes warga itu mengantongi izin.

"Berizin, yang di Baseh sebelum viral kami dari Dinas ESDM sepanjang tahun 2024-2025 sudah beberapa kali melakukan pengawasan dan memberikan Surat Peringatan," kata Mahendra saat dimintai konfirmasi detikJateng via WhatsApp.

"Memang saat ini tanpa viral pun tahapannya untuk memberikan sanksi penghentian sementara, agar mereka fokus melakukan penataan tambangnya, agar memenuhi kaidah teknik penambangan yang baik," sambung dia.