.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Solo belum mencairkan dana hibah untuk Keraton Kasunanan Solo tahun ini. Pencairan belum dilakukan karena masalah administrasi, usai mangkatnya Paku Buwono (PB) XIII.
Menanggapi hal itu, PB XIV Mangkubumi mengaku belum tahu menahu soal dana hibah yang belum cair tersebut.
"Tidak tahu saya. Belum ada informasi ke saya, kita juga belum tahu. Masih sama seperti kemarin, hanya sekadar melaksanakan kewajiban ibadah Salat Jumat di masjid, belum berkaitan dengan lain-lain," kata Mangkubumi saat ditemui awak media di Masjid Agung Solo, Jumat (28/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudah tiga minggu ini, Mangkubumi rutin Salat Jumat di Masjid Agung Solo seusai dinobatkan sebagai PB XIV.
Dari pantauan detikJateng, hanya PB XIV Mangkubumi yang melaksanakan Salat Jumat di Masjid Agung Solo. Sementara PB XIV Purbaya tidak tampak.
Paku Buwono XIV Mangkubumi kemudian ditanya apakah akan segera membentuk Bebadan atau kabinet, seperti yang dilakukan adiknya, PB XIV Purbaya. Mangkubumi menegaskan pihaknya masih menunggu 40 hari PB XIII.
"Dereng. Mangke mawon setelah 40 hari gados pundi mangke (Belum. Nanti saja setelah 40 hari seperti apa nanti). Pokoknya kita mau, bagaimana untuk wilujengen, tahlil, dan sebagainya 40 hari PB XIII, kita fokus itu," ujarnya.
Mangkubumi belum membeberkan bagaimana konsep acara 40 harian PB XIII yang akan dilaksanakan. Ia menyebut akan ada pengumuman lebih lanjut.
"Nanti ada informasi dari Keraton," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), siap mencairkan dana hibah 2026 ke Keraton Solo di awal tahun. Asal administrasi beres, dana Rp 1,9 miliar itu bisa akan dicairkan awal-awal tahun 2026.
Hal itu dikatakan Kabid Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Eris Yunianto. Ia mengatakan Pemprov Jateng memberi dana hibah kepada Keraton Solo setiap tahun. Tahun ini, dana itu telah dicairkan pada bulan April.
"Dana hibah ke Keraton itu dalam 1 tahun, tahun ini dialokasikan Rp 1,9. miliar. Dulu Rp 1,7 miliar, tapi setiap periode 5 tahun ada pertambahan nilai. Nah, untuk tahun depan ya kita alokasikan hal yang sama," kata Eris saat dihubungi detikJateng, Rabu (28/11).
"Kami sudah cairkan kalau tidak keliru bulan April. Kalau di Solo ada masalah itu, nanti jangan confuse (bingung). Kita berupaya mencairkannya nanti agak di awal-awal tahun karena sifatnya untuk tata laksana kehidupan Keraton," lanjutnya.
Ia menjelaskan, asalkan pihak Keraton Solo sudah melengkapi administrasi di awal tahun, maka dana hibah bisa langsung dicairkan.
"Semuanya kan ada kata administrasinya. Kalau administrasinya di awal sudah beres semua, ya kita cairkan. Tapi kalau belum ya harus dipenuhi dulu," tuturnya.
"Kalau terkait dualisme yang seperti ini, kita nunggu. Tapi itu kan urusan internal keraton, biar diselesaikan keraton. Yang penting kami pemerintah hadir untuk sana. Jadi kita tunggu saja biar diselesaikan di sana, resminya nanti penyelesaian internal seperti apa, kami tidak bisa ikut campur," lanjutnya.
Ia menguraikan, dana hibah itu sendiri diperuntukkan bagi kesejahteraan para abdi dalem Keraton Solo. Sudah ada nota perjanjian hibah daerah antara Pemprov Jateng dan Keraton Solo.
"Penggunaannya sudah diatur di dalamnya. Utamanya untuk bantuan kesejahteraan bagi para abdi dalem. Sebagaimana mandatnya, artinya pemerintah provinsi hadir untuk mendukung eksistensi keraton sebagai salah satu pilar budaya," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono, mengatakan anggaran yang biasanya diberikan ke Keraton Solo sekira Rp 200 juta. Anggaran tersebut biasanya diserahkan langsung ke Sinuhun.
"Kalau kita ke Sinuhun (diserahkan ke Sinuhun). (Sinuhun langsung?) Iya, kalau kita ke pemberinya yang menerima adalah Sinuhun. Iya sekitar Rp 200 juta," ujarnya, Jumat (21/11) lalu.
Disinggung mengenai adanya dualisme di tubuh Keraton Solo yang sama-sama mengklaim sebagai PB XIV, Budi mengaku menunggu legitimasi terlebih dahulu. Mengenai adanya dualisme itu, Pemkot Solo tidak akan ikut campur.
"Iya (menunggu legitimasi, red), yang nanti itulah itu kan sebenarnya masalah internal di Keraton ya, kita nggak ikut-ikutan. Nanti mereka tetap berharap bisa segera, apa, menyelesaikan, menyepakati, mana yang bisa sebagai wakil resmi dari Keraton. Nah itu lah yang kita akan cairkan ke yang bersangkutan itu," ujar dia.
