Komisi IV DPRD Boyolali menyoroti kecilnya anggaran rehabilitasi sekolah rusak yang diajukan dalam RAPBD 2026, hanya sebesar Rp 284,8 juta. Padahal jumlah sekolah yang rusak mencapai 321 terdiri SD dan SMP.
Sementara disisi lain, Pemkab Boyolali mengusulkan anggaran pengadaan seragam dan LKS untuk siswa SD dan SMP sebesar Rp 16,4 miliar. Komisi IV minta keselamatan peserta didik lebih diutamakan.
"Ini menjadi suatu bentuk keprihatinan, karena pemerintah ternyata kurang begitu peka terhadap keselamatan anak-anak didik," kata Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Suyadi, Kamis (20/11/2025).
Diungkapkan Suyadi, dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di RAPBD 2026, anggaran rehabilitasi sekolah rusak hanya dipatok sekitar Rp 285 juta. Di sisi lain, ada RKA pengadaan seragam dan LKS untuk siswa SD dan SMP sekitar Rp 16 miliar.
"Jadi di RKA itu untuk anggaran rehab itu hanya dipasang Rp 286 juta. Tapi di sisi lain, ada RKA yang mana itu untuk pengadaan seragam dan LKS itu sekitar Rp 16 miliar untuk SD dan SMP," kata Suyadi.
Dikemukakan dia, di Boyolali saat ini ada sekitar 250-an SD dan 71 SMP yang kondisinya rusak. Sekolah-sekolah tersebut perlu mendapatkan penanganan perbaikan untuk menjamin keselamatan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
"Kami minta untuk pengadaan seragam dan LKS itu dikaji ulang dulu. Harapan kami, pemerintah lebih memprioritaskan terhadap rehab ruang kelas yang saat ini perlu segera ditangani," sambungnya.
Komisi IV belum menyetujui RKA untuk pengadaan segaram dan LKS tersebut. Pihaknya minta RKA itu dikaji ulang dan anggarannya digeser untuk rehabilitasi sekolah rusak.
Senada Wakil Ketua Komisi IV, Wahyono, menyoroti kecilnya anggaran rehab sekolah rusak tersebut. Ia menekankan pentingnya penataan ulang prioritas anggaran pendidikan.
Diungkapkan, kondisi memprihatinkan beberapa sekolah yang roboh pada tahun ini. Yakni SD Guli Nogosari, SD di Klego, SMPN 2 Juwangi, dan yang paling baru SD di Senggrong, Andong.
Data dari Disdikbud, lanjut dia, saat ini terdapat 250 SD dan 71 SMP di Boyolali yang kondisinya rusak. Namun dalam RKA RAPBD 2026, anggaran rehab hanya dipatok 284,8 juta. Jumlah tersebut dinilai sangat terbatas dibandingkan kebutuhan.
Adapun terkait rencana seragam sekolah dan LKS, pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 16,4 miliar. Terdiri dari Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD dan Rp 7,7 miliar untuk SMP.
"Kebijakan rencana pemberian segaram sekolah dan LKS itu belum tepat momentum untuk saat ini, karena kondisi anggaran terbatas. Rehabilitasi sekolah jauh lebih mendesak dibanding pengadaan seragam sekolah," tegasnya.
Kecilnya anggaran rehab sekolah dan besarnya alokasi anggaran untuk seragam serta LKS, menurut dia, itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan di Boyolali.
Sementara itu, detikJateng berupaya untuk mengonfirmasi Disdikbud terkait dengan anggaran tersebut. Tetapi, hingga saat ini belum ada respons dari Disdikbud.
Simak Video "Video: Kecelakaan Karambol di Tol Gayamsari Semarang, 8 Orang Terluka"
(apl/ams)