.webp)
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD terus memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan, dibandingkan dengan alokasi anggaran penunjang. Hal ini dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
"Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penataan ruang, mengurangi kesenjangan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis circular economy, serta menurunkan indeks risiko bencana di wilayah Kabupaten Bogor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).
Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor pun menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2026. KUA-PPAS ini memuat berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah penguatan data digital dan pelayanan publik. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade bersama Ketua DPRD, Sastra Winara, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Jumat (15/8). Hadir para wakil ketua DPRD beserta jajaran anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Jaro Ade menyampaikan nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2026 telah memuat berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026.
"Seluruh kebijakan, diimplementasikan dalam belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Jaro Ade
Jaro Ade mengungkapkan, kepada kepala perangkat daerah agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026 untuk menjadi bahan rancangan APBD tahun 2026, yang kemudian akan dibahas kembali oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
(anl/ega)
