Dindikbud Demak Gencarkan Pelatihan Akses & Kelola Akun ATS untuk Desa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Demak mendorong digitalisasi pendataan anak tidak sekolah (ATS) dengan melibatkan desa dalam proses verifikasi dan validasi. Pelatihan pengelolaan akun ATS kini mulai digencarkan ke desa-desa.

Kepala Bidang PAUD dan PNF Dindikbud Demak Dwi Isnaini Saparyati menyatakan, saat ini terdapat tiga kecamatan dengan desa yang sudah menerima pelatihan pengelolaan akun ATS.

"Tahun ini target kita nanti semua desa punya akun untuk melakukan verifikasi dan validasi. Kemarin yang sudah diajari untuk membuat akun dan menggunakan laman ini baru ada di tiga kecamatan yaitu Bonang, Mranggen dan Kebonagung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025

Ia menyebut pihaknya akan terus mendampingi desa-desa tersebut agar mampu mengakses dan memanfaatkan laman ATS milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

"Mulai tahun ini kita sedang berkunjung ke desa-desa untuk melatih mereka membuat akun masuk ke laman ATS dari Kementerian Dikdasmen," sambungnya.

Ia juga menilai keterlibatan desa menjadi langkah yang tepat, mengingat wilayah ini menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat.

"Justru dari desa inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Dia yang akan mengetahui persis kondisi warganya seperti seperti apa, sehingga kita beri kewenangan untuk verifikasi dan validasi ATS," ucapnya.

Melalui akun tersebut, desa dapat melihat daftar terduga ATS di wilayahnya dan melakukan verifikasi bersama RT dan RW.

"Desa yang sudah punya akun nanti bisa melihat jumlah terduga ATS. Nanti desa akan melibatkan RT dan RW, kemudian melakukan wawancara betulkah anak ini ATS," jelasnya.

"Di situ nanti ada juga verifikasi terkait penyebabnya juga. Apa karena ekonomi, apa karena sosial-budaya dan lain-lain," sambungnya.

Ia pun berharap pendataan digital dari desa membuat data ATS lebih akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran.

"Masalah ATS ini tidak sederhana dalam penanganannya, sehingga kita harap desa bisa verifikasi data yang valid agar kita bisa lakukan intervensi yang tepat," pungkasnya.