Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab permintaan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang untuk menaikkan dana transfer ke daerah (TKD). Dia menyebut pemimpin di atas masih ragu untuk memenuhi itu. Kenapa?
"Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya. Mereka menuntut agar transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikkan, cuma pemimpin di atas masih ragu karena mereka bilang uang di daerah sering diselewengkan," ujar Purbaya dalam Rapat Pengendali Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), dilansir dari detikFinance.
Purbaya lalu meminta para kepala daerah memperbaiki tata kelola dan meningkatkan serapan anggaran. Pihaknya akan mengevaluasi hal itu dalam dua triwulan ke depan.
"Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Kalau itu terjadi, saya bisa tambahkan anggaran lebih banyak dari yang diperkirakan," imbuhnya.
Purbaya baru berani melakukan penambahan TKD jika telah yakin daerah melakukan tata kelola dengan baik. Dia berharap para kepala daerah dapat menunjukkan rekam jejak yang baik.
Menurutnya, Kementerian Keuangan dapat mulai menghitung potensi tambahan dana TKD pada akhir kuartal I atau menjelang kuartal II-2026.
"Tapi syaratnya tadi, tata kelolanya harus baik. Kalau jelek, saya nggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka kalau pengelolaan belum beres. Tapi kalau sudah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan," jelasnya.
"Dua triwulan saya pikir cukup-triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," tambahnya.
Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur hadir secara langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir dalam pertemuan pada Selasa (7/10). Salah satunya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menyatakan keberatan atas rencana pemotongan TKD oleh Kementerian Keuangan pada 2026 karena dinilai akan memberatkan daerah.
Simak Video "Video: Purbaya Pastikan Tak Akan Lindungi Pegawai Bea Cukai Bermasalah"
(afn/dil)