.webp)
Selandia Baru menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Meski begitu, Selandia Baru belum mau mengakui negara Palestina.
Dilansir dari detikNews, hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Winston Peters dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Alasannya adalah karena Hamas masih menjadi pemerintah de facto di Gaza.
"Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan tentang langkah selanjutnya, masih terlalu banyak pertanyaan tentang masa depan negara Palestina sehingga Selandia Baru tidak bijaksana untuk mengumumkan pengakuan saat ini," katanya dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peters khawatir fokus pengakuan terhadap Palestina akan mempersulit genjatan senjata. Sebab, hal itu rentan membuat kelompok yang bertikai menjadi lebih keras kepala.
"Kami juga khawatir bahwa fokus pada pengakuan, dalam situasi saat ini, dapat mempersulit upaya untuk mengamankan gencatan senjata dengan mendorong Israel dan Hamas ke posisi yang lebih keras kepala," ujar Peters.
Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyinggung soal pengakuan negara Palestina. Menurutnya 'pengakuan negara Palestina adalah pertanyaan tentang kapan, bukan apakah'.
Diketahui, mitra tradisional Selandia Baru yakni, Australia, Kanada, dan Inggris telah menyatakan pengakuannya terhadap negara Palestina. Langkah ini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk tanah air yang merdeka dari wilayah pendudukan.
Sebuah selebaran dari pemerintah Selandia Baru menyatakan mereka berharap untuk mengakui negara Palestina ketika situasi di lapangan menawarkan prospek perdamaian dan negosiasi yang lebih besar daripada saat ini. Partai Buruh, yang menjadi oposisi di Selandia Baru, mengkritik keputusan tersebut dan mengatakan hal itu menempatkan Selandia Baru di sisi sejarah yang salah.
"Tidak ada solusi dua negara atau perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara," kata Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Peeni Henare.
(afn/afn)
