.webp)
Aliansi mahasiswa Banyumas Raya menggelar aksi menuntut anggaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas diturunkan. Mereka menyuarakan orasinya di halaman kantor DPRD Banyumas.
Koordinator aksi, Chairil Ramadhani, menjelaskan pada aksi kali ini mereka menuntut agar Peraturan Bupati (Perbup) nomor 9 tahun 2024 direvisi.
"Tuntutan utama di hari ini terkait Perbup nomor 9 tahun 2024 dan juga kenaikan angka tunjangan DPRD Banyumas karena yang kita soroti adalah tunjangan perumahan yang mencapai Rp 42 juta sekian, dan itu untuk ketua DPRDnya, dan untuk anggota-anggotanya pun juga seperti itu," kata Chairil kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, kondisi kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi. Tunjangan legislatif tersebut dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat Banyumas.
"Sedangkan untuk masyarakat Banyumas sendiri, yang masih di bawah garis kemiskinan, harusnya tunjangan yang sedemikian itu, itu nggak pantas, secara akal sehat itu nggak pantas," terangnya.
Chairil mengungkapkan pihaknya akan mengawal revisi aturan soal tunjangan ini. Ia berharap masyarakat juga dilibatkan dalam kajian tersebut.
"Kita akan mengkaji dan kita akan menuntut nantinya ketika ada keputusan-keputusan, ataupun pembahasan terkait perbup ataupun tentang perda. Kami ingin masyarakat dan mahasiswa, ikut mengawal dan kita ingin partisipasi yang lebih untuk mengawal peraturan-peraturan yang ada," jelasnya.
Chairil menegaskan sepantasnya tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan diturunkan. Ia melihat masih adanya masyarakat Banyumas yang masuk kategori miskin ekstrem.
"Nanti sesuai kajian yang ada, karena kita juga membahas mengenai kemiskinan ekstrem, kita akan mengkaji ulang lagi. Dan yang pasti untuk tunjangan kita akan minta diturunkan," ungkapnya.
Dari pandangan mahasiswa, anggaran yang nantinya digunakan untuk membayar tunjangan anggota DPRD, sebaiknya dialihkan untuk kebijakan yang pro rakyat. Seperti renovasi rumah tidak layak huni ataupun anggaran pendidikan.
"Ada ribuan rumah di Banyumas yang belum layak huni, kita mungkin akan lebih kesitu. Dan di angka 10 persen masyarakat Banyumas belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Tidak ada yang kuliah di angka 10 persen. Dialokasikan ke pendidikan, rumah dan makan," pungkasnya.
(ams/alg)
