.webp)
Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terus jadi sorotan publik. Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Fitriyah, menilai isu yang sudah bergulir bertahun-tahun ini justru bisa memberi keuntungan politik bagi Jokowi.
"Saya melihatnya sebetulnya itu sesuatu yang gampang. Pejabat publik itu kan memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian hak rakyat juga untuk tahu. Kalau menurut saya sebetulnya tinggal tunjukkan saja," kata Fitriyah saat dihubungi detikJateng, Selasa (16/9/2025).
Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip itu menilai isu ijazah palsu Jokowi terus diperlihara karena adanya kepentingan politik. Selama masih ada pendukung setia Jokowi yang percaya, kata Fitriyah, maka isu itu bisa terus berlanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sebetulnya ada (ijazahnya) tapi nggak ditunjukkan, itu untuk menjaga supaya popularitas Jokowi masih ada. Jadi masih diingat karena ada kepentingan jangka panjang," ujarnya.
"Mau tidak mau kan kita tahu pasti Pak Jokowi juga punya keinginan Mas Gibran masih leading terus. Mau nggak mau Gibran itu kan identik dengan Jokowi," lanjutnya.
Menurut pakar politik lulusan S3 Undip itu, isu ijazah palsu Jokowi juga menjaga polarisasi politik yang sudah terbentuk sejak 2014. Bahkan isu itu bisa menjadi sarana Jokowi menguatkan ikatan emosional dengan pendukungnya.
"Kalau tidak ditunjukkan akan terus berlanjut. Kalau siapa yang diuntungkan atau kemudian ternyata ada keuntungan, beda lagi ceritanya. Jadi ini belum tentu memojokkan karena ini juga barangkali jadi membangun emosi dengan pendukungnya," ujarnya.
Tudingan Beking Ijazah Palsu Dinilai Jadi Strategi Politik
Mantan Komisioner KPU Jateng tersebut menambahkan pernyataan Jokowi soal adanya 'beking besar' di balik isu ini pun bisa dibaca sebagai strategi politik. Jokowi dinilai masih menjadi tokoh politik berpengaruh.
"Itu (ada beking) jawaban praktis seorang politisi. Dalam politik selalu ada yang diuntungkan. Jokowi masih dianggap aktor penting menuju 2029, meskipun tidak maju langsung. Jadi isu ini membuat posisinya tetap diperhitungkan," tutur Fitriyah.
 Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip) Dr. Fitriyah Foto: dok. pribadi/Fitriyah |
Perempuan yang aktif dalam kajian politik praktis itu menegaskan, berlarutnya isu ini justru meneguhkan jika Jokowi masih punya pengaruh besar. Ia menyebut ke depan perlu ada regulasi lebih ketat soal verifikasi ijazah pejabat publik.
"Standarnya itu yang formal minimal itu SMA/SMK. Tapi di lain itu ada model pendidikan kita yang diakui sebagai sederajat. Itu yang longgar sehingga muncul hal-hal yang nanti dipertanyakan, apakah betul sederajat," terangnya.
"Kalau syarat normatif sampai presiden cukup sekolah menengah. Kalau yang digunakan sebetulnya SMA nggak masalah. Ini kan problemnya karena menggunakan S1-nya," sambungnya.
Ia lalu menyarankan jika Jokowi ingin isu itu selesai, maka langkah yang dilakukan mudah, yakni dengan menunjukkan ijazahnya ke publik.
"Ini yang menjadi pertanyaan adalah karena orang meragukan ijazah yang digunakan untuk proses pencalonan," ungkapnya.
"Tunjukkan saja (ijazahnya). Itu kan kebanggaan, apalagi lulusnya dari perguruan tinggi yang bagus, kadang orang malah flexing (pamer) lah. Sebetulnya ringan," tutupnya.
(ams/ahr)
